Lebih jauh, penelusuran terhadap berbagai kanal informasi resmi juga menambah daftar kejanggalan. Hingga kini, publik mengaku kesulitan menemukan publikasi resmi yang menjelaskan secara rinci mengenai Program Daging Bergizi, baik terkait tujuan program, jumlah penerima manfaat, lokasi penyaluran, maupun evaluasi pelaksanaannya.
Minimnya informasi tersebut memunculkan dugaan bahwa istilah "Program Daging Bergizi" hanya muncul setelah polemik berkembang di ruang publik. Dugaan inilah yang kini menjadi bahan perbincangan luas di tengah masyarakat.
Kalangan hukum pun mulai angkat bicara. Salah seorang advokat dari Merah Putih Lawyers menilai seluruh pihak terkait wajib membuka data dan dokumen yang dapat membuktikan bahwa program tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awal. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana infak digunakan dan siapa saja yang memperoleh manfaat dari program tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan fakta di lapangan, maka Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pendalaman guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana publik.
Persoalan ini bukan lagi sekadar soal enam ekor sapi. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana umat. Ketika pertanyaan publik dijawab dengan sikap saling lempar tanggung jawab, ruang kecurigaan akan semakin terbuka lebar.
Masyarakat kini menunggu keberanian Baznas Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk membuka seluruh data penyaluran secara transparan. Sebab dalam pengelolaan dana umat, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan normatif, melainkan bukti nyata yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik.