PEMALANG, GERTAKBERITA.COM – Pelaksanaan proyek revitalisasi SMP Negeri 4 Randudongkal, Kabupaten Pemalang, menjadi perhatian setelah muncul sejumlah temuan di lapangan.
Mulai dari keterlibatan pihak perusahaan dalam pekerjaan fisik, belum terpasangnya papan informasi proyek, hingga pekerja yang terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Temuan tersebut diperoleh awak media saat melakukan konfirmasi dan pemantauan langsung di lokasi pada Rabu (21/10/2026).
Salah satu hal yang menjadi pertanyaan adalah mekanisme pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media, program revitalisasi tersebut menggunakan skema swakelola. Namun, pihak sekolah menyampaikan bahwa pekerjaan fisiknya melibatkan CV Konstruksi Sinergi Nusantara (KSN).
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah, instansi terkait, maupun pelaksana pekerjaan, terutama mengenai bentuk dan batas keterlibatan CV KSN serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur mekanisme pengadaan melalui swakelola maupun penyedia.
Karena itu, keterlibatan pihak lain dalam kegiatan swakelola perlu dilihat berdasarkan jenis swakelola, dokumen perencanaan, kontrak atau kesepakatan, serta ketentuan teknis yang menjadi dasar program tersebut.
Saat awak media mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi, Kepala SMPN 4 Randudongkal, Indah Palupi, disebut sedang menghadiri agenda dinas di tingkat kabupaten. Awak media kemudian ditemui Wakil Kepala Sekolah, Warsono.
Dalam keterangannya, Warsono menyampaikan bahwa pekerjaan fisik revitalisasi melibatkan pihak rekanan.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar pihak sekolah tetap dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan pembelajaran, sementara pengawasan pekerjaan tetap dilakukan.
Pelaksanaan proyek sudah berjalan satu minggu. Perihal revitalisasi ini dipihakketigakan pada CV Konstruksi Sinergi Nusantara. Sekolah fokus pada proses pembelajaran, tapi untuk pengawasan tetap kami lakukan,” ujar Warsono kepada awak media, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai apakah yang dimaksud.
Dipihakketigakan adalah penyerahan keseluruhan pekerjaan, penggunaan tenaga atau jasa tertentu, pengadaan material, atau bentuk keterlibatan lain yang diperbolehkan dalam ketentuan program.
Papan Informasi Belum Terpasang, Transparansi Proyek Dipertanyakan
