Gertak.id | INDRAMAYU – Potret buram ketepatan pendataan kesejahteraan masyarakat kembali mencuat di Kabupaten Indramayu. Rano alias Genjor (36), warga Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, harus bertahan hidup di rumah berdinding bambu lapuk dengan lantai tanah. Ironisnya, pria tersebut disebut tercatat dalam kelompok Desil 10, sementara bantuan sosial yang sebelumnya menjadi penopang hidupnya kini terhenti.
Kondisi ini bukan sekadar kisah pilu tentang warga yang hidup dalam keterbatasan. Lebih dari itu, persoalan tersebut menampar keseriusan sistem pendataan kesejahteraan apabila kondisi faktual di lapangan ternyata tidak sejalan dengan status yang tercatat dalam sistem. Ketika rumah warga masih jauh dari kata layak, tetapi status kesejahteraannya berada pada kelompok desil tertinggi, publik berhak mempertanyakan bagaimana data tersebut ditetapkan.
Informasi mengenai kondisi Rano disampaikan Eko, salah seorang tetangga sekaligus warga setempat, pada Senin (19/10/2026). Menurut keterangan yang disampaikan, kehidupan Rano jauh dari gambaran keluarga berkecukupan. Rumah berdinding bambu lapuk dan lantai tanah menjadi gambaran keterbatasan yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
Ironisnya, dampak persoalan pendataan itu disebut langsung dirasakan Rano. Bantuan sosial yang sebelumnya membantu menopang kebutuhan hidupnya praktis terhenti. Untuk bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia kini mengandalkan kepedulian keluarga dan tetangga. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan mendesak bukan hanya mengapa bantuan terhenti, melainkan apakah data yang menjadi dasar penetapan statusnya sudah benar-benar diperiksa.
Jika kondisi di lapangan berbeda dengan data dalam sistem, siapa yang akan bertanggung jawab menelusuri ketidaksesuaian tersebut? Pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka oleh instansi yang memiliki kewenangan, bukan dibiarkan menggantung di tengah kesulitan warga yang membutuhkan kepastian.
Desil 10 secara umum merupakan kelompok kesejahteraan tertinggi dalam pembagian desil. Namun, kondisi rumah semata tidak otomatis membuktikan seseorang memenuhi seluruh kriteria penerima bansos. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap data sosial ekonomi Rano, komposisi rumah tangga, sumber penghasilan, serta riwayat penetapan status dan penghentian bantuan yang bersangkutan.
Pemerintah Desa Sukaslamet tidak semestinya membiarkan persoalan ini berhenti pada cerita dari mulut ke mulut. Pemeriksaan langsung ke rumah Rano, penelusuran data administrasi, serta fasilitasi pengajuan pembaruan apabila ditemukan ketidaksesuaian perlu segera dilakukan. Dinas terkait di Kabupaten Indramayu juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme yang menyebabkan status tersebut tercatat dan bantuan sebelumnya tidak lagi diterima.
Sebab, data kesejahteraan bukan sekadar angka di layar komputer. Di balik setiap status ada warga yang berjuang memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kehidupan sehari-hari. Jika data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, warga berpotensi menghadapi konsekuensi nyata. Karena itu, akurasi pendataan harus menjadi tanggung jawab yang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme koreksi yang jelas.
Publik kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar penjelasan normatif. Apakah pemerintah desa dan instansi terkait akan turun langsung memeriksa kondisi Rano? Apakah alasan penghentian bantuannya akan dijelaskan? Dan apabila ditemukan kekeliruan, apakah pembaruan data akan segera difasilitasi sesuai prosedur yang berlaku?
Jangan sampai warga yang hidup dalam keterbatasan justru tersisih karena data yang belum terverifikasi secara memadai. Kasus Rano harus menjadi momentum untuk menguji ketepatan pendataan, memperbaiki mekanisme verifikasi, dan memastikan setiap pengajuan warga ditangani secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, penyebab pasti Rano tercatat dalam Desil 10 dan terhentinya bantuan sosialnya masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang. Pemerintah Desa Sukaslamet dan dinas terkait perlu memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik, sementara warga yang bersangkutan masih menunggu kepastian.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini memuat informasi dari warga setempat. Konfirmasi kepada pemerintah desa dan instansi pengelola data serta bantuan sosial diperlukan untuk memastikan status pendataan, penyebab penghentian bantuan, dan tindak lanjut yang tersedia bagi Rano.
