Gertak.id | Indramayu - Penolakan terhadap proyek Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura di Indramayu kini berubah menjadi ancaman terbuka. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) melayangkan ultimatum keras setelah audiensi dengan Lucky Hakim kolaps tanpa hasil—bahkan tanpa kehadiran pihak-pihak kunci.
Batalnya pertemuan Senin malam tak sekadar dianggap miskomunikasi, tetapi dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap jeritan masyarakat pesisir. Koordinator Umum KOMPI, Hatta, menilai absennya pimpinan DPRD dan ketua fraksi sebagai sinyal kuat bahwa persoalan ini tidak diperlakukan serius.
“Kami datang membawa nasib ribuan orang, bukan kepentingan segelintir. Kalau forum resmi saja ditinggalkan, ini bukan lagi soal teknis—ini soal keberpihakan. Pemerintah terlihat abai,” tegas Hatta.
Kemarahan itu kini berujung pada mobilisasi besar. KOMPI memastikan tengah menggalang kekuatan sedikitnya 10.000 massa untuk turun ke jalan dan menduduki Pendopo Indramayu. Aksi ini bukan lagi sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk tekanan langsung terhadap pemerintah daerah yang dinilai gagal membuka ruang dialog.
“Kami ini penggarap sah di lahan Perhutani. Ada bukti, ada kewajiban yang kami jalankan. Kalau hak kami dirampas tanpa kejelasan kompensasi, itu perampasan terang-terangan. Dan kami tidak akan mundur,” tandas Hatta.
Pendiri KOMPI, Nono Sudarsono, memperingatkan dampak proyek ini bisa menghancurkan struktur ekonomi tambak rakyat. Produksi nila salin dalam skala industri dinilai akan menggulung pelaku usaha kecil di pesisir Jawa.
“Ini bukan pembangunan yang menyejahterakan, ini potensi pemusnahan mata pencaharian. Kalau pemerintah tetap memaksakan, artinya mereka siap mengorbankan rakyatnya sendiri,” ujarnya tajam.