Pekalongan – Kepedulian terhadap keselamatan bersama kembali ditunjukkan oleh tokoh masyarakat, KH. Abdul Muiz, H. Nuron, beserta rekan-rekan warga di ruas Wadas Loyang, Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Mereka kembali "turun tangan" melakukan penambalan lubang- besarlubang di jalan kabupaten yang kondisinya semakin memprihatinkan, jum'at (27/3/2026)
Aksi kolektif ini bukan tanpa alasan. Warga setempat mengaku sudah kehabisan kesabaran menunggu janji perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak parah dengan sejumlah lubang menganga tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga rawan menimbulkan kecelakaan. Lebih tenang lagi, struktur jalan di kawasan perbukitan itu cenderung rawan longsor jika dibiarkan terus tergerus air hujan.
“Kami melakukan ini karena keselamatan bersama. Jalan ini adalah akses vital. Setiap hari ada anak sekolah, ibu-ibu yang membawa hasil bumi, bahkan mobil ambulan yang harus melintas di sini. Lubangnya besar-besar dan sangat berbahaya. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya kecelakaan, tapi potensi longsor juga mengintai,” ujar KH. Abdul Muiz di sela-sela kegiatan.
Sayangnya, semangat gotong royong warga ini berbanding terbalik dengan respon Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Warga mengkritisi tajam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut. Tidak adanya tindakan nyata dari dinas terkait dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat bawah.
Aksi ini pun memunculkan pertanyaan besar: Apakah jalan kabupaten yang rusak parah ini akan terus dibiarkan begitu saja? Masyarakat menilai kerusakan infrastruktur ini mulai berdampak pada ekosistem pada berbagai sektor. Terhambatnya sektor ekonomi karena membengkaknya biaya logistik dan terganggunya akses distribusi hasil pertanian. Sektor pendidikan juga ikut terdampak karena para pelajar terpaksa menempuh jalan berisiko tinggi setiap hari, belum lagi gangguan akses bagi tenaga kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
Kegelisahan warga semakin terasa ironis jika dikaitkan dengan slogan pemerintah daerah (Pemda) yang selama ini digembar-gemborkan, yakni “Alus Rezeki Mulus”. Slogan yang seharusnya merepresentasikan kelancaran dan kesejahteraan ini diukur hanya sekedar jargon belaka di tengah kondisi jalan yang justru penuh lubang dan hambatan.
"Kata 'mulus' di slogan itu seharusnya tercermin dari infrastruktur jalan yang nyaman. Tapi kenyataannya, kami yang warga justru harus mengeluarkan tenaga dan biaya sendiri untuk menambal lubang. Pemerintah daerah, dalam hal ini DPUPR, harusnya malu dengan kondisi ini," tegas H. Nuron dengan nada kecewa.
Warga berharap aksi penambalan yang dilakukan secara swadaya ini menghasilkan output keras bagi pemerintah daerah. Mereka meminta Pemkab Pekalongan untuk segera mengalokasikan anggaran perbaikan secara konkret manis, bukan sekadar janji-janji di atas kertas. Jika penanganan serius tidak kunjung datang, bukan tidak mungkin aksi serupa akan terus berulang, menandakan bahwa pelayanan publik di sektor infrastruktur masih jauh dari kata “MULUS”.