Pekalongan – Kegagalan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya kembali tersaji nyata di Kecamatan Kandangserang. Ruas jalan kabupaten Kajen–Kandangserang tepatnya di Blok Gamblok, Desa Bojongkoneng, yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, justru diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat dan relawan pada Minggu (22/3/2026) atau H+1 Lebaran.
Dipimpin oleh KH. Abdul Muiz, H. Nuron, serta sejumlah relawan, penambalan jalan dilakukan dengan alat dan bahan seadanya. Aksi ini bukan sekadar gotong royong biasa, melainkan bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dinilai tutup mata terhadap kerusakan infrastruktur vital.
Padahal, ruas jalan tersebut merupakan akses penting bagi mobilitas warga dan perekonomian lokal. Kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah telah lama dikeluhkan, bahkan membahayakan pengguna jalan. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Ini jalan kabupaten, bukan jalan desa. Tapi kenapa kami yang harus memperbaiki?” keluh salah satu warga dengan nada kecewa.
Kondisi ini semakin mempertegas adanya ketimpangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kandangserang kembali menjadi contoh nyata daerah yang seolah terpinggirkan dari prioritas pembangunan. Slogan pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan pun terasa sekadar retorika tanpa bukti di lapangan.
Aksi warga ini sekaligus menjadi sindiran keras bagi Pemkab Pekalongan. Di saat masyarakat rela turun tangan demi keselamatan bersama, pemerintah justru terkesan abai dan lamban merespons.
Jika kondisi ini terus berulang, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis. Pertanyaannya sederhana namun tajam: ke mana DPUPR saat rakyat harus memperbaiki jalan mereka sendiri?