“Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Ketika hak aparatur desa masih tertunda pembayarannya, tentu pelayanan kepada masyarakat juga bisa terganggu,” kata Devid.
Ia juga menilai narasi hilirisasi yang sering disampaikan dalam pembangunan daerah belum memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Halmahera Utara. Menurutnya, lonjakan ekonomi Maluku Utara saat ini lebih banyak berasal dari kawasan industri nikel di wilayah lain.
“Tantangan pemerintah daerah adalah menciptakan pusat-pusat ekonomi baru melalui investasi serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan,” jelasnya.
KNPI Halmahera Utara berharap evaluasi satu tahun pemerintahan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan daerah ke depan. Devid menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral pemuda terhadap masa depan daerah.
“Kami mengapresiasi capaian yang sudah ada, tetapi kita juga harus jujur melihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Halmahera Utara tidak tertinggal di tengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemuda akan terus mengawal pembangunan daerah agar benar-benar berbasis data, kerja nyata, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemuda agar pembangunan daerah benar-benar menghadirkan perubahan bagi masyarakat Halmahera Utara,” pungkasnya.