“Jadi tenang aja. Kalau di bawah Bahlil, di bawah siapa segala macam. Kita enggak di bawah siapa-siapa,” katanya.
Ia juga membedakan secara tegas antara pemerintah dan negara. Menurutnya, pemerintah bergerak dalam siklus politik lima tahunan, sementara negara memiliki kepentingan jangka panjang.
“Yang saya pandang adalah kita masuk sistem negara untuk membantu pemerintah agar tetap lurus di dalam bangsa,” ucapnya.
Soroti Ancaman ‘Perang Kognitif’
Selain isu politik, Noe turut menanggapi kritik terkait kompetensinya sebagai Tenaga Ahli DPN. Ia menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan senjata dan perang fisik.
Menurutnya, ancaman terhadap negara juga datang dari perang non-militer seperti disinformasi, runtuhnya kepercayaan publik, serta perpecahan sosial yang melahirkan apa yang disebutnya sebagai perang kognitif.
“Perang kognitif itu berhubungan dengan yang kamu pakai sehari-hari. Itu bisa menghancurkan negara,” tutur Noe.
Ia menilai kondisi masyarakat yang terpecah dan sulit saling percaya merupakan contoh nyata ancaman tersebut.
“Kita terpecah belah satu sama lain, susah banget kok percaya satu sama lain,” imbuhnya.
Karena itu, Noe menekankan pentingnya perhatian negara terhadap ancaman perang kognitif di tengah masyarakat.
“Kita tidak punya parameter bagaimana kita bisa mempercayai satu sama lain. Inilah kenapa eksperimen ini harus dilakukan,” pungkasnya.