Gertak.id | INDRAMAYU – Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB) menyatakan kesiapan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman, yang dinilai bernada rasis dan menyinggung masyarakat Indramayu.
Aksi gabungan yang melibatkan LSM, organisasi masyarakat, aktivis, mahasiswa, serta elemen masyarakat Indramayu tersebut dijadwalkan berta langsung pada Senin, 19 Januari 2026.
Koordinator Umum AWDB, Asmawi Day, didampingi Koordinator Lapangan Tomi Susanto, menegaskan bahwa seluruh elemen dalam aliansi telah sepakat untuk turun ke jalan.
“Kami satu suara. Kami menolak segala bentuk kesombongan dan pernyataan yang mengarah pada rasisme. Indramayu tidak memberi ruang bagi sikap rasis dan tidak beradab,” tegas Asmawi.
Menurut Tomi Susanto, persiapan aksi telah dilakukan secara matang, termasuk rapat teknis akhir yang digelar di kawasan Sport Center Indramayu pada Jumat (16/1). Rapat tersebut dihadiri perwakilan LSM, ormas, aktivis, mahasiswa, serta masyarakat, termasuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga outsourcing Diskominfo.
“Saat ini kami sedang mengurus surat pemberitahuan aksi ke Polres Indramayu. Intinya, kami mendesak Salman untuk bertanggung jawab dan angkat kaki dari Indramayu,” ujar Tomi.
Selain memprotes pernyataan Salman, massa aksi juga akan menuntut kejelasan dari pihak vendor PT Bintang Service Management (BSM) terkait pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah tenaga outsourcing yang dinilai tidak prosedural dan sewenang-wenang.
Salah satu korban PHK, Wanginah (40), menyebut pemecatan yang dialaminya bersama Komar dan rekan lainnya sarat kejanggalan serta diduga mendapat intervensi pihak luar.
“Pemutusan kerja ini sepihak, tidak transparan, dan terasa otoriter. Praktik seperti ini harus diluruskan demi perlindungan pekerja outsourcing ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, Salman menjadi sorotan publik setelah diduga melontarkan pernyataan bernada rasis saat bertemu dua mantan tenaga outsourcing Diskominfo, Wanginah dan Komar, di Pendopo Indramayu pada malam 10 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Salman didampingi asisten pribadi Bupati Indramayu, Mansur.
Kedua mantan pegawai itu datang untuk meminta klarifikasi atas pemecatan mereka, yang disebut-sebut merupakan hasil tekanan dari Salman dan Mansur kepada pimpinan Diskominfo.
“Kami hanya ingin penjelasan karena beredar kabar bahwa pemecatan kami atas pesanan mereka,” ungkap Wanginah, Jumat (16/1).
Namun, pertemuan tersebut memanas setelah Salman dan Mansur membantah tudingan tersebut. Salman kemudian diduga melontarkan pernyataan yang dinilai bernada rasis dan intimidatif di hadapan Wanginah dan Komar.
Hingga berita ini diturunkan, Salman belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (15/1) belum mendapatkan respons.