Gertak.id | Jambi — Mirip adegan film laga, seorang presiden dari negara berdaulat penuh ditangkap di negerinya sendiri. Sulit dipercaya, namun itulah yang terjadi ketika Presiden Venezuela Nicolás Maduro dikabarkan ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat di Caracas, Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Maduro ditangkap bersama istrinya oleh pasukan elit Delta Force Angkatan Darat AS, tanpa menggunakan perantara atau kekuatan proksi.
Terlepas dari benar atau salahnya tindakan tersebut, eskalasi geopolitik yang menyertainya hampir dapat dipastikan. Penangkapan Nicolás Maduro berujung pada gangguan produksi dan ekspor minyak Venezuela. Reaksi dunia pun mudah ditebak: sebagian mengecam keras, sebagian lainnya memilih diam atau berpura-pura tidak tahu. Ketika Amerika Serikat bertindak sebagai “polisi dunia”, banyak negara lebih memilih mengamankan kepentingan domestiknya masing-masing.
Namun dampak peristiwa ini tidak berhenti di Amerika Latin. Secara ekonomi, efeknya berpotensi menjalar jauh, termasuk ke Indonesia. Inilah yang coba dikupas dalam tulisan ini.
Venezuela memang menyimpan sekitar 30 persen cadangan minyak dunia. Namun dalam praktiknya, produksi minyak negara tersebut hanya berkisar 800 ribu hingga 1 juta barel per hari, atau sekitar satu persen dari total pasokan global yang berada di kisaran 100 juta barel per hari.
Signifikansi Venezuela bukan terletak pada volumenya semata, melainkan pada struktur pasarnya. Sekitar 65 hingga 75 persen ekspor minyak Venezuela dalam beberapa tahun terakhir diserap oleh China, sebagian besar melalui skema pembayaran utang energi dan kontrak jangka panjang dengan harga diskon. Dengan kata lain, setiap gangguan pasokan Venezuela bukan hanya mengurangi suplai global, tetapi secara langsung memukul strategi ketahanan energi China.
Bagi China, minyak Venezuela adalah pasokan non-Timur Tengah yang relatif murah dan terikat secara finansial.
Jika aliran ini terganggu, China—sebagai importir minyak terbesar dunia dengan impor lebih dari 11 juta barel per hari—akan dipaksa mencari substitusi dalam waktu singkat. Masuknya China ke pasar spot untuk menutup kekurangan, bahkan hanya setengah hingga satu juta barel per hari, sudah cukup untuk mengerek harga minyak global.
Pengalaman historis menunjukkan bahwa gangguan pasokan sekitar satu persen saja dapat mendorong harga Brent naik 5 hingga 10 dolar AS per barel, terlebih dalam kondisi pasar yang sudah ketat akibat konflik Rusia–Ukraina serta ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
Kenaikan harga minyak global inilah yang menjadi saluran transmisi utama ke Indonesia. Konsumsi BBM nasional berada di kisaran 1,5 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 900 ribu barel minyak dan produk turunannya setiap hari.
Dengan struktur seperti ini, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar AS per barel berpotensi menambah beban impor energi Indonesia lebih dari 3 miliar dolar AS per tahun. Dampaknya langsung terasa di APBN, mengingat sebagian besar BBM dan LPG masih disubsidi atau dikompensasi oleh negara.
Sensitivitas fiskal Indonesia terhadap harga minyak sangat tinggi. Kenaikan ICP beberapa dolar saja dapat mendorong tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
Jika harga minyak melonjak akibat gangguan Venezuela dan lonjakan permintaan China, ruang fiskal pemerintah akan semakin menyempit. Pilihannya klasik namun berat: menambah subsidi dengan risiko defisit melebar, atau menaikkan harga energi domestik dengan konsekuensi inflasi dan tekanan sosial.
Tekanan fiskal ini berjalan beriringan dengan tekanan eksternal. Nilai impor migas yang meningkat akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan kebutuhan devisa. Dalam kondisi global yang tidak bersahabat, situasi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah pada gilirannya memperparah imported inflation, karena energi merupakan input utama hampir seluruh sektor ekonomi.
Biaya logistik meningkat, biaya produksi industri naik, dan harga pangan terdorong ke atas. Dalam konteks ini, Bank Indonesia cenderung mempertahankan kebijakan moneter ketat demi stabilitas nilai tukar, yang berarti biaya kredit tetap tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi domestik berisiko tertahan.