PEKALONGAN – Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa mencuat di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Sejumlah warga secara terbuka menyerukan mosi tidak percaya terhadap aparatur desa terkait pengelolaan Dana Desa yang dinilai bermasalah.
Seruan tersebut tertuang dalam selebaran dan poster ajakan aksi yang beredar luas di tengah masyarakat. Dalam poster itu, warga mengagendakan aksi bersama pada Senin, 5 Januari 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Aksi direncanakan berlangsung di wilayah Desa Samborejo dengan tujuan mengawal dan mengawasi secara langsung penggunaan Dana Desa yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel.
Dalam narasi ajakan aksi, warga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pengelolaan Dana Desa yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah tagar bernada kritik keras turut disematkan dalam poster tersebut, di antaranya #PengelolaanDanaDesaBobrok, yang mencerminkan merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Selain persoalan transparansi anggaran, warga juga menyoroti sejumlah isu strategis desa, seperti program ketahanan pangan yang dinilai tidak berjalan optimal serta kondisi infrastruktur desa yang masih memprihatinkan.
Kondisi jalan desa yang rusak turut menjadi sorotan warga dan tergambar dalam tagar #DalanRusakKabeh yang digunakan sebagai simbol kritik terhadap realisasi pembangunan desa.
Melalui ajakan tersebut, warga menyerukan persatuan seluruh elemen masyarakat Samborejo tanpa memandang perbedaan, guna bersama-sama menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari pejabat desa.
Warga menilai Dana Desa yang seharusnya menjadi instrumen utama peningkatan kesejahteraan dan pembangunan justru belum dirasakan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Situasi ini menandakan adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparatur pemerintahan desa yang perlu segera ditangani secara bijak dan transparan.
Jika tidak segera direspons, warga khawatir kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial yang lebih luas di tingkat desa.
Masyarakat berharap aksi yang direncanakan dapat menjadi momentum untuk mendorong audit terbuka serta klarifikasi publik terkait pengelolaan Dana Desa Samborejo.
Selain itu, warga juga menuntut adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa agar lebih terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Desa Samborejo belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan rencana aksi warga tersebut.