"Di Desember ini, kita mulai bisa merealokasi secara damai para petani kebun sawit di sana dan akhirnya nanti kita punya minimum 31.000 hektare dulu," kata Raja Juli.
Program pemulihan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kawasan hulu demi menekan risiko banjir berulang di masa mendatang.
Pemulihan dan Penegakan Hukum Berjalan Bersamaan
Pemerintah menegaskan bahwa upaya pemulihan ekosistem hutan dan pengawasan ketat terhadap perusahaan konsesi akan dilakukan secara simultan. Langkah ini dipandang penting untuk memastikan dampak pemulihan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang selama ini menjadi korban bencana.
Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh perusahaan yang terbukti lalai atau melanggar aturan tidak akan mendapatkan toleransi, sesuai arahan langsung dari Presiden.