Gertak.id — Kritik tajam terhadap metode penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera kembali mencuat setelah sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan etika dan efektivitas pendistribusian bantuan melalui udara. Cara pemberian bantuan yang dilakukan dengan melempar paket dari helikopter dinilai tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang terdampak.
Sorotan tersebut muncul dalam dua kesempatan berbeda: melalui rapat Komisi IV DPR bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, serta melalui pernyataan langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani. Meski disampaikan terpisah, keduanya sepakat bahwa pendistribusian bantuan harus mengedepankan keselamatan dan martabat para korban.
Firman Soebagyo: “Bantuan Jangan Dilempar dari Helikopter”
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menjadi salah satu pihak yang paling vokal mengkritik metode penyaluran bantuan yang dinilai tidak patut tersebut.
Dalam rapat kerja yang digelar Kamis (4/12/2025), Firman dengan tegas menyatakan bahwa tindakan melempar beras atau bantuan lainnya dari helikopter merupakan praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
"Saya minta kepada pejabat di daerah, ketika membantu para korban, lakukanlah dengan sopan. Tidak perlu memberikan beras dengan dilempar-lempar dari helikopter," ujar Firman.
Firman menegaskan bahwa pejabat publik harus mampu menjaga empati dan moralitas saat terjun ke wilayah bencana. Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak dijadikan panggung untuk melakukan pencitraan.
"Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Tidak perlu ada pencitraan, dipanggul-panggul dan sebagainya. Mohonlah, serahkan dengan cara yang baik," ucapnya menambahkan.
Puan Maharani: Distribusi Udara Perlu Dievaluasi Demi Keselamatan Warga
Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut memberikan perhatian serius pada metode pemberian bantuan dari udara yang selama ini dilakukan karena akses darat menuju sejumlah wilayah terputus akibat longsor, banjir, maupun kerusakan infrastruktur.
Menurutnya, meski distribusi menggunakan helikopter merupakan pilihan logis dalam kondisi darurat, pelaksanaannya tetap harus memprioritaskan efektivitas serta keamanan masyarakat yang menunggu bantuan.
"Kita fokus memberikan bantuan secara efektif. Banyak wilayah yang jalurnya terputus sehingga distribusi dilakukan melalui udara," kata Puan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).
Namun Puan menilai praktik yang dilakukan sebelumnya — termasuk pelemparan bantuan dari ketinggian — harus ditinjau ulang untuk memastikan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah situasi darurat.
"Cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi sebaik-baiknya," tegasnya.
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Distribusi Bantuan
Kritik dari Firman Soebagyo dan Puan Maharani ini menambah panjang daftar evaluasi terhadap penanganan bencana di wilayah Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. DPR mendorong pemerintah pusat daerah, serta lembaga kemanusiaan untuk:
-
Menyusun standar operasional penyaluran bantuan udara yang lebih aman.
-
Menghindari tindakan simbolik atau pencitraan yang tidak relevan dengan kebutuhan warga.