Pemalang, Jateng – Polemik terkait pembangunan kamar mandi Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, hingga kini belum menemukan titik terang. Warga masih menunggu jawaban dari surat yang mereka layangkan kepada pemerintah desa, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi.
Alih-alih menerima balasan, warga bahkan mulai berencana menggelar audiensi dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) serta pihak terkait. Tujuannya jelas: mewujudkan transparansi publik, khususnya terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek senilai Rp 50 juta tersebut.
Saeful Mutakin, salah seorang warga, menyebutkan bahwa keterbukaan informasi menjadi hak masyarakat.
“Contohnya, masalah keterbukaan anggaran untuk pembangunan kamar mandi TK dengan nominal Rp 50 juta. Kami sudah meminta RAB-nya, tapi sampai sekarang belum diberikan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ridwan, warga Semingkir lainnya. Ia menegaskan bahwa permintaan warga sangat sederhana, yakni keterbukaan dari pemerintah desa.
“Untuk RAB pembangunan kamar mandi TK di samping balai desa, kalau memang terbuka ya kasihkan ke kami. Tapi sampai saat ini belum ada informasi atau surat yang kami terima,” ucap Ridwan.
Sementara itu, Imam Purkendi memberikan penjelasan terkait permintaan warga tersebut. Menurutnya, prosedur untuk membuka dokumen RAB harus melalui mekanisme resmi.
“Soal toilet sudah saya terangkan kepada media. Kalau masalah memberikan RAB, itu harus ada perintah dari KIP (Komisi Informasi Publik). Saya sendiri kurang paham mekanismenya,” jelasnya saat dihubungi pada Sabtu (16/8).
Sebagai informasi, persoalan keterbukaan anggaran ini bukan pertama kalinya muncul. Warga Desa Semingkir tercatat sudah beberapa kali melayangkan surat sejak tahun 2022, baik kepada pemerintah desa, BPD, hingga ke Inspektorat Kabupaten Pemalang. Namun, hingga kini hasilnya belum sesuai harapan masyarakat.
Warga pun menegaskan akan terus berjuang memperjuangkan hak mereka atas informasi publik, sembari berharap pemerintah desa dapat lebih transparan dalam setiap penggunaan anggaran pembangunan.
(Red)