Bandung Gertak id. (Jawa Barat) ~ SMK 7 yang berdomisili di jalan Siliwangi kelurahan manggahang kabupaten bandung bikin polemik denganwarga yang berdomisili di kecamatan Baleendah, Kamis (24/7/2025).
Menurut ortu siswa merasa kecewa,bahwa anak nya yang mengikuti daptar tahap 1 domisili,dan tahap 2 non akademik prestasi rapot tidak lolos katanya.
Menurut ortu siswa, sangat di sayangkan dengan adanya program PAPS, pencegahan anak putus sekolah,di antaranya dari golongan keluarga tidak mampu,juga di daerah tempat tinggal nya tidak ada sekolah negri,SMK 7 tidak ada sosialisasi sama sekali ke warga masarakat,sehingga tiba-tiba dari luar kecamatan bisa di terima di sekolah tersebut.
Tim awak Media Gertak.id mendatangi SMK 7 yang di terima Wakasek bag,kurikulum juga selaku ketua SPMB,menerangkan dan membenarkan adanya program PAPS tersebut,namun katanya sekolah hanya menerima data murid 42 orang dari dinas pendidikan prop jabar.ini yang menjadikan kecemburuan sosial ada apa dinas provinsi merekrut data siswa dari luar yang nota Bene sementara dari wilayah sekolah tersebut jelas-tidak di terima,padahal ada hak yang sama orang dari golongan tidak mampu.punya sktm.
Orang tua siswa merasa kecewa dengan kebijakan sekolah yang tidak memprioritaskan warga setempat.
Harapan bagi masarakat untuk sekolah di SMK 7,mohon kepada instansi terkait tolong prioritaskan dulu orang miskin yang yang ada di wilayah sekitar,yang domisilinya jelas di wilayah sekolah tersebut.
Kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang mengalokasikan 50% kursi di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) Negri menuai polemik,Anggota komisi VIII DPR RI,Maman Imanual Haq,mengungkapkan keperhatinannya atas dampak kebijakan Gubenur Jawa Barat karena memberi ruang bagi oknum pemberitaan kebijakan sebagai Contoh di SMK 7 Yang memprioritaskan daerah luar bukan wilayah setempat yang zonasinya masuk.
Polemik ini menyoroti kompleksitas dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang ideal,di satu sisi pemerintah berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi semua,namun disisi lain,kebijakan tersebut harus di imbangi dengan pertimbangan keberlanjutan sektor pendidikan secara keseluruhan.
Ke depan diperlukan dialog dan kordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat atau pihak sekolah pemangku kebijakan kepentingan lainnya untuk menemukan yang tepat dan berkelanjutan.
Harapannya peninjauan ulang kebijakan ini akan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkesinambungan bagi semua siswa di Jawa Barat.