Gertak.id | INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin menempatkan percepatan pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indramayu yang REANG. Sejumlah program dan capaian sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencakup sektor kesehatan, pertanian, infrastruktur, pendidikan, sosial, perikanan, pemerintahan desa hingga penegakan peraturan daerah.
Di sektor kesehatan, Pemkab Indramayu terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah serta penguatan Puskesmas. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Agustus 2026 tercatat mencapai 99,81 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 78,57 persen dari target 80 persen.
Pemerintah daerah juga telah mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) melalui dukungan APBD sebesar Rp233,8 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya intervensi pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap perlindungan jaminan kesehatan.
Di sektor pertanian, Indramayu tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Total Lahan Baku Sawah tercatat sekitar 124.517 hektare, sedangkan LP2B mencapai 92.888 hektare. Pemerintah menargetkan produksi padi Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 1,7 juta ton.
Untuk mengejar target tersebut, berbagai intervensi dilakukan, mulai dari bantuan mesin pompa air, normalisasi saluran, pembangunan irigasi perpompaan, Jaringan Irigasi Air Tanah hingga pengaturan gilir-giring air. Selain padi, sektor hortikultura juga terus dikembangkan dengan produksi mangga yang diproyeksikan mencapai sekitar 114.000 ton per tahun.
Pembangunan infrastruktur menjadi sektor lain yang mendapat perhatian. Perbaikan jalan lingkungan mencapai 20.298 meter, jalan desa 31.200 meter dan jalan kabupaten 23.160 meter. Sementara normalisasi sungai serta saluran pembuang mencapai 60.170 meter.
Pada jaringan irigasi permukaan, peningkatan dilakukan sepanjang 6.110 meter. Pemkab juga menargetkan pemasangan sebanyak 3.199 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga Desember 2026. Infrastruktur tersebut tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di bidang pendidikan, sebanyak 322 sekolah pada jenjang TK, SD dan SMP mendapatkan program revitalisasi, rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru. Dukungan juga diberikan melalui bantuan meubelair, dengan 2.254 set untuk SD dan 1.856 set untuk SMP.
Sektor perumahan masyarakat juga menjadi perhatian melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tahun ini terdapat 310 unit rumah yang masuk dalam program penanganan, terdiri atas 22 unit melalui APBD Kabupaten Indramayu dan 288 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN.
Sementara di bidang industri, Pemkab Indramayu menyiapkan pengembangan enam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), masing-masing di wilayah Sukra, Patrol-Kandanghaur, Losarang, Balongan-Juntinyuat, Krangkeng dan Tukdana. Total luasan yang disiapkan mencapai sekitar 14.110 hektare di luar kawasan LP2B. Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Indramayu dalam kawasan Rebana serta konektivitas dengan kawasan metropolitan.
Bagi masyarakat pesisir, perhatian pemerintah juga diarahkan pada aspek perlindungan nelayan. Sebanyak 1.000 nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 10 Gross Ton mendapatkan premi asuransi ketenagakerjaan/perlindungan nelayan dengan nilai sekitar Rp201 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu.
Program sosial pendidikan juga hadir melalui Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi. Pada tahun ajaran 2026, sekolah tersebut menampung 370 peserta didik. Sekolah Rakyat itu berdiri di atas lahan kurang lebih 10 hektare dengan kapasitas yang diproyeksikan dapat mencapai 1.000 siswa.
Di tingkat pemerintahan desa, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus dikebut. Hingga kini telah terbangun 200 unit dari target 317 unit. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa sekaligus membuka ruang usaha yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemkab Indramayu juga mencatat capaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Indramayu disebut berhasil menempati peringkat kelima secara nasional dan peringkat ketiga di tingkat Provinsi Jawa Barat.
