Namun, untuk mendapatkan posisi yang dijanjikan, korban disebut harus menyerahkan uang dalam jumlah besar.
Nominalnya berbeda-beda tergantung instansi yang dituju.
“Contohnya, misalkan jika ingin masuk di instansi A dia harus merogoh kocek Rp700 juta, di instansi B dia merogoh kocek Rp500 juta,” ujar Ketut.
Tes Dibuat Seolah-olah Resmi
Dugaan penipuan tersebut disebut semakin meyakinkan karena korban tidak sekadar diminta membayar.
Mereka bahkan menjalani sejumlah tahapan tes.
Mulai dari tes akademik, tes fisik, tes psikologi hingga tes kesehatan.
Korban juga disebut menerima surat keputusan dan jadwal tes yang menggunakan kop surat resmi lembaga negara.
Namun belakangan, dokumen tersebut diduga palsu.
“Para korban juga sudah mengecek dari instansi-instansi terkait, ternyata SK dan juga jadwal yang dikeluarkan itu tidak benar, adalah palsu,” ungkap Ketut.
Menurut dia, sejumlah surat yang diterima korban bahkan dilengkapi kop resmi dan dokumen yang dibuat menyerupai surat keputusan lembaga negara.
Korban Tak Kunjung Lolos, Uang Melayang
Setelah mengikuti berbagai tahapan “seleksi susulan”, para korban ternyata tidak kunjung dinyatakan lolos.
Lima korban yang masuk dalam laporan awal disebut mengalami kerugian sekitar Rp3,5 miliar.
Namun jumlah tersebut diduga bukan keseluruhan kerugian.
