Gertak.id | Bengkulu - Herwan Antoni menegaskan komitmen keras Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di lingkungan birokrasi. Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan penandatanganan surat pernyataan anti-pungli dan gratifikasi di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak ingin ada lagi praktik-praktik menyimpang yang mencederai pelayanan publik. Seluruh ASN di lingkungan Dinas Kesehatan diminta menjaga integritas dan menolak segala bentuk pungli maupun gratifikasi.
Dalam kegiatan itu, seluruh pegawai menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan tersebut ditegaskan bukan sekadar formalitas atau seremoni belaka.
“Penandatanganan ini jangan hanya menjadi seremonial. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak boleh ada pungli maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun,” tegas Herwan Antoni.
Ia menekankan, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Menurutnya, pelayanan publik yang bersih menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, ASN diminta tidak bermain-main dengan praktik yang dapat merusak citra institusi.
“Pelayanan publik yang bersih merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. ASN harus bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
