HALMAHERA UTARA, Gertak.id – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Halmahera Utara bersama para petani menggelar audiensi dengan DPRD Komisi II, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, dan CV Pustaka Tani, Senin (11/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bangsaha DPRD Halmahera Utara itu membahas berbagai persoalan serius yang dihadapi petani, khususnya sektor hortikultura.
Dalam audiensi tersebut, EK LMND Halut menyoroti distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak berjalan maksimal. Dari empat jenis pupuk subsidi yang disediakan pemerintah pusat, petani di Halmahera Utara disebut hanya menerima dua jenis pupuk. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap produktivitas pertanian karena kebutuhan unsur hara tanaman tidak terpenuhi secara optimal.
Selain itu, para petani juga mengeluhkan belum adanya penanganan serius terhadap lahan pertanian terdampak banjir di wilayah Galela Utara. Hingga kini, kerusakan lahan akibat banjir disebut belum mendapatkan bantuan maupun solusi konkret dari pemerintah daerah.
Audiensi juga menyoroti belum terealisasinya bantuan sarana produksi pertanian untuk 36 kelompok tani pada tahun anggaran 2025. EK LMND Halut meminta pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan penjelasan terbuka agar persoalan tersebut tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, keberadaan 42 persen pupuk subsidi yang belum tersalurkan turut dipertanyakan. Para peserta audiensi mendesak adanya transparansi terkait distribusi pupuk agar bantuan benar-benar diterima petani yang membutuhkan.
Kelangkaan BBM subsidi jenis bio solar juga menjadi perhatian utama. Petani mengaku kesulitan memperoleh BBM untuk mendukung operasional pertanian dan distribusi hasil panen. Di sisi lain, kenaikan harga plastik mulsa serta tali gawer semakin menambah beban biaya produksi petani hortikultura.
Atas berbagai persoalan tersebut, EK LMND Halut bersama petani mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara segera menghadirkan depot BBM subsidi khusus petani serta memprioritaskan anggaran perubahan untuk kepentingan sektor pertanian.
Ketua EK LMND Halut menegaskan DPRD harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani karena sektor pertanian menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Halmahera Utara.
“Perjuangan bersama petani akan terus kami lakukan hingga pemerintah daerah dan DPRD benar-benar menghadirkan solusi nyata dan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan petani,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menyelesaikan persoalan pertanian, EK LMND Halut bersama para petani secara resmi mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Utara segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pertanian guna menangani berbagai persoalan petani secara serius, terbuka, dan berkelanjutan.
