Gertak.id | Indramayu — Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I., didampingi Anggota DPRD Dapil VI, H. Edi Fauzi, S.IP., menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, BEM Nusantara, serta Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu Cirebon (IKMI), Senin (4/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di aula Gedung DPRD Kabupaten Indramayu ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan legislatif dalam menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kebijakan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan pandangan kritis mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada aspek kebijakan impor. Mereka menilai perlunya penguatan pengawasan agar kebijakan tersebut tidak merugikan petani lokal serta tetap menjaga kedaulatan pangan nasional.
Selain itu, sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja juga disoroti karena dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal bagi pekerja. Mahasiswa mendorong adanya evaluasi komprehensif guna memastikan regulasi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan buruh.
Isu perlindungan lahan pertanian turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai cakupan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Indramayu yang saat ini berada di kisaran 40 persen masih perlu ditingkatkan. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan lahan hingga mendekati target nasional, guna menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Terkait ketenagakerjaan, mahasiswa juga menyampaikan pandangan terhadap sistem outsourcing yang dinilai masih menyisakan persoalan dalam hal kepastian kerja dan perlindungan tenaga kerja. Mereka berharap adanya kebijakan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara fleksibilitas dan jaminan kesejahteraan pekerja.
Mahasiswa turut mendorong percepatan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh Kementerian ATR/BPN sebagai langkah konkret dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Selain itu, pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan juga dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.
