Ia juga menyoroti program anggaran tahun 2025 yang belum berjalan, seperti pelatihan menjahit di Desa Werdi senilai Rp37,5 juta serta penyertaan modal BUMDes di Desa Tenogo sebesar Rp170 juta yang dinilai rawan kembali tidak tepat sasaran.
Lebih tegas lagi, Nasron mendesak tim pemantauan kecamatan agar tidak sekadar menjadi “stempel formalitas”, serta meminta Inspektorat Kabupaten Pekalongan segera turun melakukan audit secara menyeluruh.
Jangan ada lagi pencairan anggaran sebelum laporan lama jelas. Jika perlu, hentikan sementara. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tandasnya.
Kini, masyarakat menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pasca penangkapan kepala daerah oleh KPK, masyarakat berharap tidak ada lagi praktik abu-abu di tingkat desa—dan tidak ada lagi suara kritis yang dibungkam dengan ancaman.
