Pekalongan – Pemandangan memilukan tersaji di Dukuh Kutawangi, Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Sabtu (25/4/2026). Di tengah terik matahari, warga kembali menggelar kerja bakti memperbaiki jalan rusak parah yang sebenarnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan.
Dengan batu seadanya, tanpa alat berat, tanpa standar keselamatan, warga turun langsung menambal jalan yang sudah lama dibiarkan hancur. Fakta ini bukan sekedar potret gotong royong, melainkan mengeluarkan keras bagi pemerintah daerah yang gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses vital penopang ekonomi warga. Namun ironisnya, berkali-kali usulan perbaikan yang diberikan masyarakat hanya berujung pada janji tanpa realisasi. Perbaikan yang sempat dilakukan sekitar satu bulan lalu pun diukur sekadar formalitas—tambal sulam minim kualitas, bahkan disebut warga “tidak sampai menghabiskan satu drum aspal”.
Ini bukan lagi soal lambat, tapi soal ketidakpedulian. Jalan ini rusak parah, tapi tidak ada tindakan nyata. Kami berusaha memperbaiki sendiri,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mengancam keselamatan. Dalam situasi darurat seperti warga yang ingin melahirkan atau membutuhkan bantuan medis, jalan kerusakan ini menjadi penghalang yang bisa berakhir fatal.
Lebih jauh lagi, kondisi ini menampilkan kegagalan serius dalam tata kelola infrastruktur daerah. Ketika masyarakat harus menggantikan peran negara, maka keruntuhannya bukan hanya jalan—tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Warga menilai ada pembiaran sistematis terhadap kerusakan yang sudah berlangsung lama tanpa penanganan konkret.
Kerja bakti yang terus berulang ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Namun hingga kini, belum terlihat langkah tegas yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat patut berpikir: apakah pemerintah daerah masih hadir untuk rakyatnya, atau justru abai di saat masyarakat paling membutuhkan?
Warga Windurojo tidak menuntut lebih. Mereka hanya ingin hak dasar: jalan yang layak. Namun ketika hak itu pun harus diperjuangkan sendiri dengan tenaga dan keringat, maka kritik tajam bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
