Nada serangan juga diarahkan langsung ke kepemimpinan daerah. KOMPI menuntut Lucky Hakim untuk keluar dari bayang-bayang kebijakan pusat dan berdiri di sisi masyarakat.
“Jangan berlindung di balik tekanan pusat. Bupati dipilih rakyat, bukan untuk diam saat rakyatnya terancam. Kalau terus bungkam, ini bisa memicu ledakan sosial,” lanjutnya.
Sekretaris KOMPI, Fahmi Labib, menegaskan bahwa skenario eskalasi sudah disiapkan. Selain aksi massa, jalur hukum dan tekanan nasional melalui jaringan NGO juga akan ditempuh.
“Kalau pemerintah tetap memaksakan proyek dan merampas hak garap, Indramayu tinggal selangkah menuju konflik terbuka. Kami tidak menginginkan itu, tapi kami siap menghadapi,” tegas Fahmi.
Peringatan paling keras pun dilontarkan: jika kebuntuan ini terus dibiarkan, Indramayu berpotensi menyusul jejak konflik agraria di daerah lain.
“Jangan sampai ini jadi ‘Pati kedua’. Kalau itu terjadi, yang disalahkan bukan rakyat—tapi mereka yang menutup pintu dialog,” pungkasnya.
Kini, situasi di Indramayu bukan lagi sekadar polemik kebijakan, melainkan krisis kepercayaan. Ketika komunikasi runtuh dan aspirasi diabaikan, jalanan bisa menjadi satu-satunya ruang bicara—dan gelombang itu sudah mulai terbentuk.
