Gertak.id | Indramayu - Sejumlah warga di Kelurahan Lemahmekar mengeluhkan cara penarikan iuran posyandu yang dinilai tidak manusiawi dan cenderung memaksa. Alih-alih dilakukan secara persuasif, metode penagihan yang diterapkan justru menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.
Keluhan ini mencuat setelah beberapa warga mengaku didatangi langsung oleh petugas dan diminta segera membayar iuran tanpa adanya penjelasan yang memadai sebelumnya. Kondisi tersebut memicu keresahan karena warga merasa tidak diberikan ruang untuk memahami tujuan maupun manfaat dari iuran tersebut.
“Kesannya bukan iuran sukarela lagi, tapi seperti nagih utang. Datang-datang langsung minta bayar, tanpa sosialisasi sebelumnya,” ujar seorang pedagang warteg dengan nada kesal.
Tak hanya itu, sebagian warga juga mempertanyakan keadilan dalam penarikan iuran. Mereka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan posyandu, namun tetap diwajibkan untuk membayar iuran yang ditetapkan.
“Kenapa saya juga punya balita, tapi tidak pernah diajak ke posyandu? Tiba-tiba malah diminta bayar iuran. Ini jadi aneh, kami tidak pernah dilibatkan tapi diminta kewajiban,” lanjutnya dengan nada heran dan kecewa.
Menurut warga, iuran posyandu semestinya dikelola secara terbuka dan transparan. Sosialisasi yang jelas dinilai penting agar masyarakat dapat memahami manfaat serta penggunaan dana yang dikumpulkan.
Selain itu, pendekatan dalam penarikan iuran juga dinilai perlu diperbaiki. Warga berharap petugas atau pengurus lebih mengedepankan komunikasi yang santun, sehingga tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat.
Metode penagihan yang dianggap terlalu keras dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial di lingkungan warga. Bahkan, beberapa warga mengaku memilih menghindar saat petugas datang karena merasa tidak nyaman dengan cara penagihan tersebut.
Di sisi lain, posyandu sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat seharusnya menjadi wadah yang inklusif dan merangkul semua kalangan, khususnya para orang tua yang memiliki balita agar mendapatkan layanan kesehatan secara optimal.
Warga pun berharap ada evaluasi dari pihak terkait, baik pengelola posyandu maupun aparatur kelurahan, agar sistem iuran ke depan lebih transparan, adil, serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
