Gertak.id | Tobelo — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Utara memberikan apresiasi sekaligus catatan evaluatif terhadap satu tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, PIET–KASMAN. Evaluasi tersebut disampaikan Ketua KNPI Halut, Devid Marthin, yang menilai kinerja pemerintah daerah perlu dilihat secara objektif melalui indikator pembangunan dan data keuangan daerah.
Menurut Devid, organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan penilaian yang jujur dan berbasis data. Ia menegaskan bahwa KNPI tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan penghargaan atas sejumlah capaian positif yang telah dilakukan pemerintah daerah selama setahun terakhir.
“Kami tetap memberikan apresiasi terhadap beberapa langkah positif pemerintah daerah, seperti penyelesaian persoalan pembayaran BPJS kesehatan masyarakat serta keberhasilan mendorong ekspor produk tepung kelapa dari Halmahera Utara ke pasar internasional. Ini menunjukkan daerah kita memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara konsisten,” ujar Devid yang dikenal di kalangan pemuda Halut dengan sebutan Ketum DM.
Namun demikian, Devid menilai sejumlah indikator pembangunan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menyoroti kondisi perekonomian Halmahera Utara pada tahun pertama pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan percepatan signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Halmahera Utara pada Triwulan II tahun 2025 mengalami kontraksi sekitar –6,03 persen secara year-on-year. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih menghadapi tekanan.
“Data ini harus menjadi perhatian serius karena menunjukkan perekonomian daerah belum menunjukkan akselerasi yang kuat,” kata Devid.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang justru melonjak tajam pada tahun 2025 hingga mencapai lebih dari 30 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan nikel. Beberapa kabupaten bahkan mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, seperti Halmahera Timur sekitar 70 persen, Halmahera Tengah 60 persen, dan Halmahera Selatan sekitar 23 persen.
“Ini menunjukkan bahwa di tengah booming ekonomi Maluku Utara, Halmahera Utara belum mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan tersebut secara maksimal,” jelasnya.
Selain itu, KNPI juga menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih rendah. Berdasarkan data APBD yang dipaparkan pemerintah daerah, realisasi PAD tahun 2024 tercatat sebesar Rp119,64 miliar, sementara target PAD 2025 sebesar Rp145,40 miliar. Namun hingga akhir tahun, realisasi PAD 2025 (unaudit) baru mencapai Rp75,50 miliar atau sekitar 51,9 persen dari target.
Jika dirinci, dari sektor pajak daerah dengan target Rp42,16 miliar, realisasi mencapai Rp31,80 miliar. Sementara retribusi daerah yang ditargetkan Rp4,88 miliar hanya terealisasi sekitar Rp150 juta atau sekitar 3 persen dari target. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah, target Rp2 miliar dengan realisasi Rp1,86 miliar. Sedangkan lain-lain PAD yang sah dari target Rp96,35 miliar baru terealisasi Rp41,68 miliar.
“Angka ini menunjukkan potensi pendapatan daerah belum dikelola secara maksimal. Bahkan sektor retribusi daerah realisasinya hanya sekitar tiga persen dari target,” ungkap Devid.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan struktur APBD 2025, pendapatan transfer tercatat sekitar Rp775,10 miliar, sedangkan PAD hanya sekitar Rp75,50 miliar.
“Artinya lebih dari 90 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Daerah yang kuat seharusnya mampu meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi dan fiskal, KNPI juga menyoroti masalah di tingkat desa, termasuk tunggakan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
