Gertak.id | Indramayu – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat kini justru berubah menjadi sorotan panas di Indramayu. Alih-alih membangun generasi sehat, pelaksanaannya dituding amburadul dan sarat dugaan permainan kotor.
Di media sosial, keluhan warga bermunculan. Foto dan testimoni yang beredar memperlihatkan makanan yang dinilai tak higienis, kualitas bahan yang meragukan, hingga menu yang jauh dari standar gizi seimbang. Program yang memakai nama “bergizi” kini dipertanyakan integritasnya. Jika kualitasnya seperti yang dikeluhkan warga, maka ini bukan sekadar kekurangan teknis—ini kelalaian serius.
Lebih mengkhawatirkan lagi, berembus dugaan adanya pengondisian dan monopoli suplai bahan pokok oleh oknum tertentu. Skema semacam ini, jika terbukti, mengarah pada praktik yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Uang rakyat yang seharusnya kembali ke rakyat justru diduga dipelintir untuk kepentingan segelintir pihak.
Pertanyaannya tegas: siapa yang bermain? Siapa yang mengawasi? Bagaimana program publik bisa berjalan tanpa kontrol mutu yang ketat? Jika pengawasan hanya formalitas, maka kerugian bukan hanya pada kualitas makanan, tetapi pada hancurnya kepercayaan publik.
Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Tomi Susanto, menyatakan pihaknya siap membongkar dugaan ini sampai ke akar. Ia menegaskan bahwa program yang dibiayai anggaran publik tidak boleh dijadikan lahan bancakan.
“Kami tidak akan diam. Tim investigasi akan turun. Jika ada indikasi kuat penyimpangan, kami dorong proses hukum. Jangan jadikan hak masyarakat sebagai ajang cari untung,” tegasnya.
Informasi mengenai penutupan sementara salah satu SPPG di Kecamatan Krangkeng karena dugaan kecurangan semakin mempertebal kecurigaan publik. Banyak pihak khawatir kasus tersebut hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam dan sistemik.
Kini masyarakat Indramayu menuntut audit terbuka dan tindakan nyata. Jika benar ada oknum yang bermain, mereka harus diusut tanpa kompromi. Program Makan Bergizi Gratis bukan panggung pencitraan—ia adalah amanah. Dan setiap amanah yang disalahgunakan harus dibayar dengan pertanggungjawaban hukum
