Gertak.id | Indramayu – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu dikabarkan akan segera melakukan pengaspalan hotmix di Jalan Talang Tembaga. Langkah ini memang patut diapresiasi. Namun tanpa tindakan tegas terhadap biang kerusakan, perbaikan ini dikhawatirkan hanya menjadi siklus pemborosan anggaran.
Fakta di lapangan tak bisa ditutup-tutupi. Aktivitas truk angkutan tanah dari proyek perumahan baru terus melintas dengan beban berat, hampir tanpa kendali. Jalan lingkungan yang sejatinya tidak dirancang untuk kendaraan bertonase besar dipaksa menanggung beban berlebih setiap hari. Hasilnya sudah bisa ditebak: aspal cepat retak, badan jalan amblas, lalu kembali berlubang.
Jika pembatasan tonase tidak ditegakkan dan sanksi tidak diberlakukan secara nyata, maka hotmix hanya menjadi lapisan kosmetik. Jalan dipoles, anggaran dikucurkan, foto peresmian diambil—lalu beberapa bulan kemudian rusak kembali. Siklus ini bukan sekadar kelalaian, tetapi berpotensi menjadi pembiaran.
Warga tidak lagi sekadar meminta perbaikan. Mereka menuntut keadilan. Mengapa pengembang bisa bebas mengeruk keuntungan dari proyeknya, sementara dampak kerusakan infrastruktur ditanggung masyarakat dan dibiayai dari uang rakyat?
“Kalau tidak ada aturan tegas, ini sama saja membiarkan jalan dirusak berulang-ulang. Jangan sampai APBD habis untuk memperbaiki kerusakan yang sumbernya dibiarkan,” tegas seorang warga setempat.
DPUPR dan instansi terkait tidak bisa bekerja setengah hati. Penegakan batas tonase harus nyata, bukan sekadar imbauan. Jika perlu, hentikan sementara aktivitas angkutan proyek yang melanggar. Libatkan Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk memastikan aturan berjalan.
Perbaikan jalan bukan sekadar soal menghampar aspal. Ini soal keberanian menegakkan aturan dan memastikan tidak ada pihak yang kebal tanggung jawab. Tanpa itu, Jalan Talang Tembaga hanya akan menjadi simbol proyek yang berulang—rusak, diperbaiki, rusak lagi—sementara warga terus menjadi korban.
