Pernyataan kontroversial tersebut pun akhirnya mendapat koreksi langsung dari Kepala BNPB. Beberapa hari setelah konferensi pers awal, Suharyanto menarik ucapannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Permintaan maaf itu disampaikan saat Suharyanto mengunjungi Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada 30 November 2025, salah satu wilayah yang terdampak paling parah oleh banjir.
“Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto di hadapan pemerintah daerah setempat.
Langkah permintaan maaf tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan atas ketidaksesuaian informasi awal dengan kondisi nyata di lapangan. Namun, bagi sebagian kalangan akademisi, peristiwa ini menjadi refleksi penting tentang perlunya perbaikan sistem informasi kebencanaan nasional.
Sulfikar menekankan bahwa ke depan, penguatan infrastruktur informasi, sistem peringatan dini, serta transparansi data harus menjadi prioritas utama agar komunikasi kebencanaan tidak lagi memicu kesalahpahaman.
Menurutnya, informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam situasi krisis.
Perdebatan seputar pernyataan Kepala BNPB ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam penanganan bencana, sensitivitas komunikasi sama pentingnya dengan kecepatan respons di lapangan.*
Artikel Terkait
Pembangunan Huntap Korban Banjir Bandang Lebakgedong kembali ditunda, Begini Penjelasan BPBD Lebak
Dugaan Beda Politik di Balik Bocornya Data ASN: Polda Kalbar Bidik Oknum Pejabat BPBD Kapuas Hulu
Kebakaran Gedung Terra Drone Jakpus Tewaskan 17 Orang, BPBD : Penyisiran Masih Berlangsung