Akademisi Sebut Tak Ada Peringatan Dini Sebagai Penyebab Munculnya Pernyataan Kontroversi Kepala BNPB

Jakarta – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto terkait bencana banjir di Sumatera pada akhir November 2025 lalu sempat menuai perhatian luas dari publik. Ucapannya yang menyebut kondisi banjir “hanya mencekam di media sosial” memicu perdebatan, terutama di tengah situasi darurat yang dialami warga terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto dalam konferensi pers pada 28 November 2025, saat BNPB memaparkan perkembangan penanganan banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kala itu, ia menilai kondisi lapangan tidak separah yang digambarkan di media sosial.

“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” ujar Suharyanto.

Namun, pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap meremehkan penderitaan korban bencana. Salah satu kritik datang dari akademisi Sulfikar Amir, yang menyoroti persoalan mendasar terkait sistem informasi dan mitigasi bencana di Indonesia.

Dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 15 Desember 2025, Sulfikar menegaskan bahwa informasi merupakan elemen krusial dalam penanganan dan mitigasi bencana.

“Di dalam penanganan bencana, salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam mitigasinya itu adalah informasi,” ujar Sulfikar.

Menurutnya, ada dua jenis informasi penting yang seharusnya sudah dimiliki dan disebarluaskan oleh lembaga penanggulangan bencana sejak awal kejadian. Pertama, informasi tentang apa yang sedang terjadi, dan kedua, informasi tentang apa yang harus dilakukan masyarakat.

Sulfikar menilai bahwa dalam 24 jam pertama setelah bencana terjadi, masyarakat seharusnya sudah mendapatkan gambaran jelas mengenai kondisi lapangan serta langkah-langkah penyelamatan dan mitigasi yang perlu dilakukan.

“Ini mestinya sudah masuk ke masyarakat ketika peristiwa itu berlangsung. Dalam satu hari pertama, masyarakat harus tahu apa yang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan,” jelasnya.

Namun, pada kasus banjir Sumatera tersebut, Sulfikar menilai informasi yang sampai ke masyarakat masih sangat terbatas. Bahkan, ia menyinggung ketiadaan peringatan dini sebagai salah satu masalah utama.

Indonesia, lanjut Sulfikar, merupakan negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Kondisi geografis berupa pegunungan, dataran tinggi rawan longsor, serta banyaknya sungai dan gunung berapi menjadikan sistem peringatan dini sebagai kebutuhan mutlak.

“Coba kita bayangkan, negara dengan salah satu risiko bencana tertinggi di dunia, tapi tidak punya sistem peringatan dini yang memadai. Itu kan ironis,” katanya.

Ia menilai, ketiadaan informasi yang valid dan terstruktur tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pada pengambil kebijakan. Dalam situasi tersebut, lembaga penanggulangan bencana berpotensi mengambil kesimpulan yang keliru.

“Karena tidak ada informasi yang jelas, BNPB pun tidak punya infrastruktur informasi yang valid. Akhirnya, Kepala BNPB mengambil sikap yang mungkin terkesan meremehkan,” ujar Sulfikar.