Gertak.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada tiga menteri Kabinet Merah Putih untuk meminta dilakukannya evaluasi total terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq. Ketiganya dianggap memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kondisi ekologi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera yang saat ini tengah dilanda bencana beruntun.
“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan,” ujar Cak Imin saat menghadiri agenda kerja di Bandung pada Senin, 1 Desember 2025.
Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa evaluasi tersebut tidak boleh dilakukan setengah hati. “Kalau bahasa NU-nya taubatan nasuha, harus betul-betul menyeluruh,” tambahnya, menekankan perlunya refleksi dan koreksi mendalam terhadap berbagai kebijakan yang selama ini mengatur sektor kehutanan, energi, tata ruang, dan pengendalian bencana.
Evaluasi Total atas Kebijakan Lingkungan dan Tata Ruang
Cak Imin menilai, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak bisa lagi dipahami sebagai fenomena alam belaka. Menurutnya, bencana-bencana tersebut merupakan akibat langsung dari kerusakan lingkungan yang berlangsung terus-menerus akibat kelalaian manusia.
“Ancaman bencana itu ada di depan mata kita akibat dua hal, yang pertama lingkungan kita yang kritis akibat kesalahan kita sendiri,” jelasnya.
Ia menyoroti berbagai aktivitas yang selama ini memengaruhi stabilitas ekologi, mulai dari eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali, perusakan kawasan resapan, hingga lemahnya penegakan aturan tata ruang. Kesalahan tata kelola tersebut, menurutnya, harus disikapi dengan koreksi kebijakan yang tegas.
“Yang kedua, perencanaan dan antisipasi yang rendah dari kita semua sebagai bangsa,” tegasnya. Karena itu, ia meminta seluruh instansi pemerintah tidak melihat evaluasi sebagai respons jangka pendek, tetapi sebagai langkah awal menuju reformasi kebijakan yang lebih berkelanjutan.
Peringatan Keras: Bencana Adalah Akibat Kelalaian Kolektif
Dalam pernyataan yang lebih emosional, Cak Imin menggambarkan kondisi bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai situasi yang amat memprihatinkan. Ia bahkan menyebut bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan “kiamat” dalam makna kerusakan ekologis yang lahir dari kelalaian manusia selama puluhan tahun.
“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” kata Cak Imin dengan nada serius.
Ia berharap pernyataan tersebut dapat menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku industri agar tidak lagi menunda reformasi kebijakan terkait lingkungan.
Sekilas Bencana di Sumatera
Sejak akhir November 2025, berbagai wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dilanda banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan skala kerusakan yang meluas.
Ribuan warga terpaksa mengungsi, ratusan rumah mengalami kerusakan berat, sejumlah fasilitas umum lumpuh, dan beberapa wilayah bahkan terisolasi karena akses jalan terputus. Data di lapangan juga menunjukkan ratusan korban meninggal dan hilang, sementara proses evakuasi masih berlangsung di sejumlah titik.
Basarnas, BNPB, TNI–Polri, serta berbagai relawan telah dikerahkan selama beberapa hari terakhir. Mereka melakukan penyisiran, pencarian korban, distribusi logistik, dan upaya pembukaan jalur akses.
Namun, sejumlah pakar dan pemerhati lingkungan mengingatkan bahwa bencana kali ini menggambarkan persoalan hulu yang lebih serius, seperti penurunan kualitas kawasan tangkapan air, aktivitas pertambangan di area rawan, serta konversi hutan yang tidak selaras dengan kemampuan daya dukung lingkungan.
