DPR Bongkar Kecurangan Solar Subsidi: Mobil Mewah Pakai Solar Murah hingga Modus Barcode Ganda

Minta Pengawasan Diperketat: Peran TNI–Polri Diusulkan

Menghadapi kecurangan yang dianggap semakin kompleks, Syarif mendorong keterlibatan aparat keamanan di sejumlah wilayah yang rawan penyimpangan.

“Mungkin perlu diturunkan petugas TNI dan Polri. Biasanya hanya satu bulan sudah tertib,” ujarnya.

Menurutnya, penempatan aparat secara rotasi dapat menekan praktik pelangsiran dan menghindari potensi kelangkaan BBM di daerah-daerah tertentu.

Peringatan Soal Lobi Ilegal Penambahan Kuota BBM

Dalam rapat tersebut, Syarif juga menyinggung maraknya pihak tertentu—termasuk pelaku usaha—yang mencoba melobi anggota dewan untuk mendapatkan tambahan kuota BBM subsidi.

Ia menegaskan bahwa permintaan resmi hanya dapat diajukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh swasta atau pemilik SPBU.

“Yang berhak meminta tambahan kuota adalah pemerintah kabupaten, walikota, atau gubernur,” tegasnya.

Syarif mengingatkan agar tidak ada upaya “menyelonong” atau lobi-lobi tidak resmi kepada Komisi VII demi mendapatkan jatah lebih besar.

“Jangan sampai ada pelaku ritel swasta yang nyelonong ke komite nanti,” pungkasnya.