DPR Bongkar Kecurangan Solar Subsidi: Mobil Mewah Pakai Solar Murah hingga Modus Barcode Ganda

gertak.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, membeberkan sejumlah dugaan kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, mulai dari praktik “kencing solar”, pelangsiran terstruktur, hingga mobil-mobil mewah yang tetap bisa membeli solar murah.

Temuan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kompleks Parlemen, Senin, 24 November 2025.

Kecurangan Distribusi: Dari “Kencing Solar” hingga Mobil Mewah Isi BBM Subsidi

Dalam pemaparannya, Syarif mengungkap bahwa praktik penyelewengan masih terjadi luas di lapangan, terutama melalui manipulasi distribusi dari mobil tangki pengangkut BBM.

“Istilah di lapangan tuh kencing. Dikencingkan mungkin 200 liter, 500 liter per satu AMT (mobil tangki),” ujar Syarif.

Selain kecurangan dari sisi distribusi, ia menyoroti temuan mencolok lain: mobil-mobil mewah keluaran terbaru yang masih bisa mengakses solar subsidi.

Padahal, kendaraan tersebut wajibnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.

“Jangan sampai ada mobil Fortuner 2025, Pajero 2025, tetapi dia bisa beli solar subsidi. Seharusnya mereka membeli Dexlite atau Pertamina Dex,” kata Syarif.

Temuan tersebut dinilai memperlihatkan masih lemahnya sistem seleksi dan verifikasi di SPBU.

Modus Pelangsiran dan Manipulasi Barcode

Syarif juga mengungkap adanya pola pelangsiran BBM subsidi secara terstruktur menggunakan kendaraan tua atau truk yang sengaja dimodifikasi.

“Makin banyak bisnis pelangsir-pelangsir BBM yang dilakukan oleh mobil-mobil yang sudah tua,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia membeberkan temuan dugaan manipulasi digital berupa penggunaan lebih dari satu barcode oleh satu kendaraan.

Modus ini memungkinkan satu mobil membeli BBM subsidi berulang kali karena sistem membaca kendaraan tersebut seolah sebagai unit yang berbeda.

“Satu mobil memiliki dua sampai tiga barcode dengan jenis mobil yang sama,” kata Syarif.

Kelemahan dalam sistem digitalisasi penyaluran subsidi ini dinilai memperburuk penyimpangan dan membuka ruang pelangsiran secara masif.