Pekalongan - Ucapan Menteri Desa, Yandri Susanto, dinilai telah mencederai profesi wartawan dan LSM. Hal ini terkait pernyataannya kepada Jenderal Polisi M. Fadil Imran yang menyebutkan bahwa wartawan "bodrex" dan LSM yang mengganggu kinerja kepala desa sebaiknya ditangkap saja.

Ketua DPD A-PPI Pekalongan , Yuliarto, menyatakan bahwa pernyataan Menteri Desa tersebut sangat merugikan martabat wartawan dan LSM di seluruh Indonesia. Menurutnya, Menteri Desa yang baru seharusnya lebih fokus memastikan bawahannya, dalam hal ini kepala desa, bekerja sesuai aturan dalam mengelola Dana Desa.

“LSM memiliki kewenangan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau UU Ormas. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ini mengatur tugas dan fungsi LSM di Indonesia,” jelas Yuliarto pada Minggu (2/2).

Lebih lanjut, Yuliarto menjelaskan bahwa LSM tidak hanya berperan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah, termasuk pemerintah desa. LSM berhak menanyakan pertanggungjawaban penyelenggara negara melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan demikian, hubungan antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat berjalan secara akomodatif.

“Di beberapa instansi dan lembaga negara, banyak oknum yang menyalahgunakan jabatannya, seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi lainnya. Baru jadi menteri, ucapannya sudah tidak terkendali,” geram Yuliarto.

Yuliarto berharap agar LSM dan pers di seluruh Indonesia dapat bersatu memberantas kebobrokan mental yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat penyelenggara negara. Tujuannya adalah agar layanan kepada masyarakat dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat luas.

“Jangan takut dipenjara demi menegakkan kebenaran dan memberantas kezaliman. Buktikan jika ada oknum LSM atau wartawan yang meminta uang Rp1 juta per desa. Jangan asal bicara, Pak Menteri,” tegas Yuliarto, yang juga merupakan aktivis Gerakan Rakyat Pro Keadilan.