Paniai, Gertak.id
Aparat keamanan Paniai dinilai gagal total dalam Pengamanan Pilkada Serentak Khusus Untuk Kabupaten Paniai sehingga sampai hari ini, Senin 10/12/2024 belum Pleno tingkat Kabupaten Paniai.
Hal itu disampaikan oleh Kristianus Degei kepada jurnalis melalui pesan elektronik 10-12 tahun 2029.
Polres Paniai harus netralisasi dalam pengamanan Jangan jadikan pilkada itu sebagai sumber Masalah aduh domba antara rakyat Sendiri
Tapi, segera mendesak kepada Komisi Pemilihan Daerah umum ( KPUD) dan kepada Paswas Kabupaten perlu menegakan prinsip norma dan aturan agar proses pleno berlangsung tanpa mendukung kandidat tertentu antara semua itu karena mereka ini putra terbaik Paniai yang maju
Aturan legalnya sudah jelas, setiap anggota Polri harus berpegang teguh pada aturan tentang netralitas Polri dalam Pemilu, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pasal 3 huruf b, g , PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pasal 5 huruf b, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 pasal 4 huruf H, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan berpolitik, dengan diprosesnya laporan terhadap beberapa oknum anggota Polres Paniai tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada korban jiwa, tidak ada lagi anggota Polres Paniai yang berlaku tidak netral dalam pilkada tahun ini.
Polres Paniai harus netralisasi dalam pengamanan karena pemilu ini merupakan agenda resmi yang tidak bisa kita ganggu atau membela kepada siapapun untuk menghambat proses pleno
Kabupaten lain seperti Dogiyai, Deiyai, Nabire, dan Timika mereka sudah pleno kalau di Paniai hingga sampai saat ini belum pleno harga diri tidak baik kita tercoreng sehingga semua pihak mari kita mendukung full untuk
Dengan pemilu ini mari kita jaga bersama kita Netralitas kita, tidak boleh terjadi main dibelakan layar baik itu pihak KPUD, Bawaslu dan Polri tuturnya
Dn-Vp
