Kandangserang, Kabupaten Pekalongan — Pemandangan memprihatinkan tersaji di ruas jalan Bubak, Kecamatan Kandangserang. Di saat pemerintah daerah seharusnya hadir dengan solusi, justru warga bersama seorang tokoh agama, Kyai Muis, yang turun tangan memperbaiki jalan kabupaten yang rusak parah dan nyaris ambles.
Dengan alat seadanya, bercampur lumpur dan semen, warga bergotong royong menambal badan jalan yang telah lama dibiarkan rusak tanpa penanganan serius. Jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan itu kini dalam kondisi miring, membahayakan pengendara, dan berpotensi memutus akses antar wilayah.
Kondisi ini bukan baru sehari dua hari. Kerusakan sudah berlangsung lama, namun seolah luput dari perhatian pemerintah. Tidak ada tanda-tanda perbaikan permanen, tidak ada kepastian anggaran, bahkan terkesan dibiarkan hingga warga lelah menunggu.
Kyai Muis, yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial, memilih tidak tinggal diam. Dengan dana pribadi, ia memulai aksi penambalan jalan sebagai bentuk kepedulian sekaligus sindiran keras bagi pemerintah.
Kalau rakyat kecil saja bisa bergerak, kenapa pemerintah yang punya anggaran justru diam?” ujarnya tegas.
Jalan Bubak bukan sekadar akses biasa. Ini adalah jalur vital penghubung Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran—jalur ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat. Setiap hari dilalui warga, namun keselamatan mereka seperti tidak masuk dalam prioritas kebijakan.
Aksi warga ini secara tidak langsung membuka borok lama: ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah pinggiran. Kandangserang kembali menjadi contoh nyata bagaimana daerah pelosok sering kali hanya menjadi pelengkap dalam perencanaan, bukan prioritas dalam pelaksanaan.
Kritik pun mengalir deras. Warga mempertanyakan transparansi dan keberpihakan anggaran pemerintah daerah.
Apakah kami harus terus swadaya untuk sesuatu yang jelas kewenangan pemerintah? Lalu pajak yang kami bayar untuk apa?” keluh seorang warga dengan nada kecewa yang nggak disebut identitasnya
Lebih tajam lagi, kondisi ini memunculkan kesan bahwa pemerintah hanya responsif ketika sorotan publik membesar, bukan karena kesadaran akan tanggung jawab.
Apa yang dilakukan Kyai Muis dan warga Bubak adalah bentuk kepedulian, namun sekaligus tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ketika rakyat sudah turun tangan mengerjakan tugas negara, itu bukan prestasi—itu kegagalan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya jalan yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik yang perlahan runtuh. Pemerintah kini ditantang: akan tetap diam, atau akhirnya bertindak?