Koordinator salah satu lembaga pemantau kebijakan publik menyatakan bahwa standar pelaksanaan harus jelas dan terukur.
“Program ini menyangkut hak gizi kelompok rentan. Jika ada dugaan ketidaksesuaian nilai atau komposisi menu, maka harus dilakukan evaluasi terbuka dan transparan,” ujarnya.
Aktivis lainnya menekankan pentingnya pengawasan rutin untuk menjaga akuntabilitas program.
“Transparansi itu kunci. Publik perlu tahu berapa nilai per porsi, bagaimana perhitungannya, dan siapa yang bertanggung jawab dalam rantai distribusi,” katanya.
Mereka juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan verifikasi lapangan guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai pedoman teknis.
Hingga berita ini diterbitkan, meski sudah dikonfirmasi belum ada keterangan resmi dari pihak SPPI maupun otoritas teknis yang membidangi program di wilayah tersebut