Pola serupa, menurut Mahfud, juga terlihat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Proyek strategis bernilai besar itu dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya dari sisi pertanggungjawaban hukum.
Ia menyinggung dugaan pembengkakan biaya, perubahan skema kerja sama, serta minimnya transparansi pembahasan di DPR.
“Menurut UUD Pasal 11, kerja sama internasional yang membebani keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR. Tapi kita tidak pernah dengar kapan kontrak itu dibahas, siapa yang bertanggung jawab, dan di mana dokumennya,” jelasnya.
Mahfud juga menyoroti perkara di Pertamina yang awalnya mencuat sebagai isu minyak oplosan, namun dalam proses persidangan justru berubah menjadi dugaan manipulasi kontrak. Perubahan arah perkara tersebut dinilai memunculkan kecurigaan publik.
Dugaan Beban Politik Hukum
Menurut Mahfud, rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar berupa dugaan beban politik hukum yang menghambat proses penegakan hukum berjalan lurus dan konsisten.
“Kalau normal saja, tinggal diperintahkan: kalau bersih klarifikasi, kalau bersalah proses hukum. Tapi ini tersendat. Mungkin ada beban politik yang kita tidak tahu,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik tajam, Mahfud menegaskan pandangannya merupakan peringatan agar hukum tidak berhenti sebagai slogan.
Tanpa keberanian membenahi politik hukum, Mahfud mengingatkan, kasus-kasus besar berpotensi terus berulang dengan pola yang sama: ramai di awal, senyap di akhir.