Lebak, Gertak.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak sedang menghadapi tantangan serius di jajaran birokrasi. Sebanyak delapan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama atau eselon II masih kosong, menyusul pensiun dan meninggalnya pejabat sebelumnya.
Kondisi ini semakin terasa setelah Sekda Lebak, Budi Santoso, resmi dilantik Gubernur Banten Andra Soni sebagai Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Senin, 3 November 2025.
Selain kursi Sekda yang kini menjadi sorotan, delapan jabatan eselon II di Pemkab Lebak selama ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Posisi-posisi tersebut mencakup :
- Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
- Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPA2KBP3A)
- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan
- Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
“Belum ada arahan dari pimpinan untuk Plh Sekda. Mudah-mudahan besok ada arahan dari pimpinan,” kata Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Lebak, Fakhri Fitriana dikutip dari Radarbanten, Selasa, 4 November 2025.
Fakhri juga menjelaskan bahwa pelaksanaan open bidding untuk jabatan-jabatan ini masih menunggu keputusan dari Bupati. “Nunggu arahan pak Bupati,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Lebak, Eka Prasetiawan, menambahkan, kewenangan terkait open bidding maupun penunjukan Plh Sekda sepenuhnya ada di tangan Bupati. “Belum ada. Nanti kalau sudah ada diinformasikan,” katanya.
Dengan situasi ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah Pemkab Lebak dalam mengisi kursi-kursi strategis agar roda pemerintahan kembali berjalan optimal.