Namun, sebagian aktivis masih meragukan keseriusan DPRD. Mereka menilai persoalan Mi Gacoan bukan hanya soal pengawasan, melainkan juga soal keberanian wakil rakyat menghadapi dugaan kepentingan tertentu yang diduga melindungi perusahaan tersebut.
Kasus Mi Gacoan Rangkasbitung saat ini dipandang sebagian aktivis bukan hanya terkait upah atau perizinan, tetapi juga sebagai gambaran rapuhnya tata kelola pemerintahan daerah.
Awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak manajemen Mi Gacoan di Rangkasbitung. Namun hingga berita ini diturunkan, konfirmasi resmi belum didapatkan. Jawaban pihak perusahaan akan dimuat pada berita selanjutnya.