Bitung, -Rencana aksi damai yang semula dijadwalkan pada Kamis (11/9/2025) akhirnya dialihkan menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Kota Bitung. Sebanyak 30 perwakilan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil hadir untuk menyampaikan 21 tuntutan langsung kepada pemerintah kota dan DPRD.

Organisasi yang hadir di antaranya Serikat Awak Kapal Perikanan (SAKTI) Sulut, Federasi Serikat Buruh KAMIPARHO, Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI), Federasi Transportasi Industri dan Angkutan (FTIA), Pejuang Rakyat Bitung (PRB), Pasukan Manguni Makasiouw (PMM), dan Barisan Gerakan Perubahan Pulau Lembeh (BGP2L).

RDP dibuka pukul 10.00 Wita dengan doa bersama. Para perwakilan aliansi, termasuk Rusdiyanto Makahinda, Arnon Hiborang, Robby Supit, Stepanus Tetahonda, Ferdinand Lumenta, Mechel Rempowatu, Sami Mantiri, dan Olten Sikopong membacakan tuntutan secara bergantian.

Dalam tanggapannya, Wali Kota Bitung menyampaikan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai isu, mulai dari pembentukan dewan pengupahan kota, pengoperasian KMP Tude, hingga persoalan hukum yang menjerat aktivis. Dinas-dinas terkait juga memaparkan langkah penyelesaian masalah ketenagakerjaan, SKN nelayan, status warga negara non-dokumen, pungutan sekolah, hingga keterlambatan pembayaran gaji Pala/RT.

Rapat berlangsung hingga pukul 14.30 Wita dan diakhiri doa serta foto bersama. Aparat TNI-Polri turut mengamankan jalannya acara sehingga kegiatan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Aliansi menyatakan akan memantau realisasi janji pemerintah atas tuntutan mereka.

(Noval).