Manado, Sulawesi Utara - Pemandangan tak biasa terjadi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin 11 agustus 2025. Aksi demonstrasi yang biasanya melibatkan massa ratusan orang, kali ini hanya diikuti dua orang Neltje Loloh dan Robby Supit.

Keduanya berdiri di depan pintu utama dengan membentangkan baliho bertuliskan “Pak Presiden, kami tidak meminta amnesti dan abolisi karena kami bukan penjahat dan koruptor!!! "Kami hanya minta kepastian hukum, tanah kami ‘dirampas’ PT MSM/PT TTN, 2 tahun tidak ada kepastian hukum di Polres Bitung.”

Aksi ini disiarkan langsung di akun Facebook Neltje Loloh. Tak seperti biasanya, tidak satu pun pejabat maupun pegawai keluar untuk menerima aspirasi mereka. Robby Supit, penanggung jawab aksi, mengecam sikap Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH.

“Kami datang resmi, sudah beri pemberitahuan ke Polda Sulut, polisi hadir mengamankan. Tapi sangat disesalkan, tidak ada satu pun pejabat yang menemui kami. Hanya seekor kucing yang lewat di depan pintu,” tegas Robby.

Dalam orasinya, Robby membandingkan perjuangan mereka dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membebaskan seorang terpidana dan menghentikan proses hukum dugaan korupsi Rp 630 miliar.

“Kalau presiden bisa memberi karpet merah kepada terpidana dan terduga korupsi, kenapa rakyat kecil yang tanahnya dirampas dan menjadi korban mafia tanah malah dibiarkan?? " kritik Robby.

Kasus ini bermula sejak 2020 ketika tanah keluarga Loloh Wantah seluas 18 hektar diambil alih PT MSM/PT TTN. Perusahaan mengakui tindakan itu dan menawarkan kompensasi keeusakan tanah dan tanaman, namun syarat menyerahkan sertifikat membuat keluarga menolak. Bahkan, salah satu perwakilan perusahaan sempat mengancam akan menggunakan uang kompensasi itu untuk “melawan di proses hukum.”Tandas Robby.

(Noval).