Sampang, Gertak.id – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (8/7/2025), untuk meninjau langsung kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Mohammad Zyn (RSMZ).

Kunjungan tersebut menjadi sorotan publik setelah Menkes Budi menyaksikan sendiri kepadatan pasien yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Saat itu, ruangan perawatan dipenuhi pasien hingga melebihi kapasitas yang tersedia.

Plt Direktur Utama RSMZ, dr. Bhakti Setiyo Tunggal, M.Kes, membenarkan bahwa kunjungan Menkes merupakan bagian dari agenda kesehatan nasional yang juga menyentuh isu relokasi rumah sakit daerah tersebut.

"Kebetulan Pak Menteri memiliki agenda terkait sektor kesehatan di Sampang. Beliau menyempatkan diri untuk meninjau langsung kondisi RSMZ, terutama ke IGD, di mana saat itu memang sedang penuh dengan pasien," ujar dr. Bhakti kepada awak media.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sampang telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan terkait rencana relokasi RSUD dr. Mohammad Zyn, dalam pertemuan tersebut, Bupati Sampang bersama jajaran menyampaikan urgensi relokasi, mengingat kapasitas rumah sakit saat ini dinilai tidak lagi memadai.

"Kita sudah melakukan kunjungan ke Menkes RI bersama Pak Bupati untuk menyampaikan rencana relokasi, maka dari itu, beliau ingin membuktikan langsung kondisi RSMZ, ternyata benar, ruangannya penuh sesak oleh pasien," tambah dr. Bhakti.

Melihat langsung kondisi di lapangan, Menkes Budi disebut menyetujui rencana relokasi rumah sakit tersebut ke lokasi yang lebih luas dan representatif.

"Memang betul RSMZ dibanjiri pasien. Beliau berpikir bahwa relokasi adalah pilihan yang logis dan mendesak. Artinya, pak Menteri setuju bahwa RSMZ perlu segera direlokasi ke tempat yang lebih layak," tegasnya.

Rencana relokasi RSMZ ke lokasi baru yang lebih strategis dan memiliki daya tampung lebih besar diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Pemerintah daerah pun kini menunggu dukungan penuh dari pusat untuk merealisasikan rencana tersebut.