Halmahera Barat – Dugaan korupsi besar-besaran di Halmahera Barat semakin mencuat setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2023 mengungkap penyimpangan anggaran di berbagai sektor pemerintahan. Total kerugian negara akibat skandal ini mencapai Rp59.676.285.840 M. Namun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo masih diam dan belum mengambil tindakan tegas.
Aliansi Mahasiswa Halmahera Barat mengancam akan menduduki kantor Kejari Jailolo jika tidak ada tindakan hukum terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini.
"KEJARI JAILOLO DIDUGA BERMAIN MATA : HUKUM UNTUK RAKYAT ATAU ELIT DAERAH?
Temuan BPK menunjukkan adanya penyimpangan anggaran yang sangat besar di berbagai sektor, tetapi hingga kini belum ada satupun pejabat yang dipanggil atau diperiksa oleh Kejari Jailolo. Aliansi Mahasiswa Halmahera Barat mengecam sikap diam Kejari dan menuding adanya dugaan perlindungan terhadap para pelaku korupsi.
"Data sudah ada! Bukti sudah jelas! Kenapa Kejari diam? Jika Sekwan DPRD dan para kepala dinas tidak dipanggil, maka ini adalah konspirasi kejahatan tingkat tinggi!" tegas Hakim, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Halmahera Barat Menggugat.
Aktivis perempuan, Karina, juga menyoroti dugaan permainan hukum yang terjadi.
"Ini bukti bahwa hukum telah menjadi alat mainan elit! Kejari harus memilih : bersama rakyat atau ikut menikmati uang korupsi! Kami menduga ada indikasi Kejari melindungi pejabat korup."
FAKTA TEMUAN BPK : RP59,67 MILIAR UANG RAKYAT DIGASAK PEJABAT!
Hasil audit BPK menunjukkan bahwa dugaan korupsi merajalela di berbagai instansi:
1. KORUPSI DI DPRD HALBAR : PERJALANAN DINAS FIKTIF.
DPRD Halmahera Barat diduga menyalahgunakan Rp645.908.025 dalam perjalanan dinas fiktif. Rincian penyimpangan meliputi:
Rp572.308.025 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti tiket pesawat, boarding pass, invoice hotel, dan bukti transportasi.
Pembayaran melebihi standar biaya umum (SBU) sebesar Rp48.950.000.
Perjalanan dinas ganda sebesar Rp24.650.000.
"Sekwan DPRD harus segera diperiksa! Jika Kejari tetap diam, maka mereka adalah bagian dari kejahatan ini!" seru mahasiswa dalam aksi protes.
2. SKANDAL KESEHATAN: RAKYAT SAKIT, ANGGARAN DIKORUPSI
Dinas Kesehatan Halmahera Barat juga diduga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp58.845.398.386, terdiri dari:
Kesalahan penganggaran mencapai Rp7.523.366.085.
RSUD Jailolo mengalami anggaran tak transparan sebesar Rp51.296.718.927.
Kelebihan pembayaran proyek kesehatan mencapai Rp25.313.374.
"Di mana Sikap Kejari? Kenapa Kepala Dinas Kesehatan belum dipanggil? Apakah uang rakyat yang seharusnya untuk kesehatan malah masuk kantong pejabat? "Kata Hakim.
3. PENDIDIKAN DIHALANGI KORUPSI: SEKOLAH TERBENGKALAI!
Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru malah diduga dikorupsi. BPK menemukan kerugian sebesar Rp184.979.429, terdiri dari :
Kelebihan pembayaran proyek sekolah sebesar Rp12.655.546.
Kekurangan volume pembangunan sekolah yang belum dikenakan denda sebesar Rp172.323.883.
"Kepala Dinas Pendidikan harus segera diperiksa! Jika tidak, maka jelas ada dugaan kongkalikong di balik kasus ini!" desak Karina.
4. BAGIAN KESRA: HIBAH DAN BANSOS DISUNAT!
Belanja hibah dan bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat malah diduga dimainkan oleh oknum pejabat. Dugaan penyimpangan melibatkan:
Belanja hibah yang tidak sesuai aturan, termasuk di Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga.
Penyimpangan pengelolaan dana bantuan sosial dan beasiswa pendidikan.
"Kami muak dengan drama ini! Ada kelebihan pembayaran proyek miliaran rupiah, perjalanan dinas fiktif, dan dana hibah yang diselewengkan! Tapi Kejari diam saja! Kami akan duduki kantor mereka sampai ada tindakan nyata!" tegas Hakim.
"TUNTUTAN ALIANSI MAHASISWA HALMAHERA BARAT.
Mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas. Berikut tuntutan mereka :
1. Segera panggil dan periksa Sekwan DPRD, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, dan Kepala Bagian Kesra yang terlibat dalam dugaan skandal anggaran!
2. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara harus mengusut Kejari Jailolo yang lamban dan diduga terlibat dalam pembiaran kasus korupsi!
3. Publikasi transparan terkait anggaran proyek renovasi kantor Kejari Jailolo, yang diduga sebagai barter kepentingan dengan Pemda!
LAWAN KORUPSI : HUKUM UNTUK RAKYAT, BUKAN UNTUK ELIT !!
Aliansi Mahasiswa Halmahera Barat menegaskan tidak akan tinggal diam jika hukum terus berpihak kepada elit.
"Kami tidak akan tinggal diam! Jika Kejari terus berlindung di balik kekuasaan, maka rakyat yang akan menuntut keadilan!"
Aksi demonstrasi besar-besaran disebut akan digelar dalam waktu dekat untuk menekan Kejari Jailolo agar segera bertindak.
(Tim).