Pekalongan- gertak.id– Puluhan warga Desa Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan pada senin (14/10) mendatangi kantor Kecamatan Lebakbarang untuk menuntut pencairan upah kerja yang sudah tertunda selama tiga bulan. Sebelumnya, warga telah menunjukkan rasa di balai desa untuk meminta kejelasan dari Kepala Desa Sapto Priono terkait keterlambatan pembayaran.
Baca Juga:
- Pelapor Kasus Desa Pegirikan, Sempat Ditawari uang 50 juta Agar Mencabut Laporan.
- Kades Winduaji Sampaikan Klarifikasi Terkait Dugaan Pungli dan Penggelapan Beras Bantuan
Dalam mediasi yang dilakukan bersama Kepala Desa Lebakbarang, yang didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum ditemukan solusi.
Kepala desa Lebakbarang, Sapto Priono menjelaskan bahwa dana desa sebenarnya telah ada, namun berkas pencairan yang membutuhkan tanda tangan camat belum disetujui. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran upah pekerja, guru honorer PAUD dan TPQ, bantuan sosial, lembaga tunjangan desa, SILTAP Perangkat desa, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Camat Lebakbarang, Sri Handayani, saat ditemui media awam menyatakan bahwa alasan keterlambatan tanda tangan adalah karena ia ingin bertemu langsung dengan Kepala Desa Sapto Priono, yang selama ini belum pernah ditemuinya sejak bertugas.
Situasi sempat memanas karena warga merasa tidak puas dengan penjelasan tersebut. Warga menuntut agar masalah ini segera diselesaikan pada hari itu juga. Setelah melalui negosiasi yang intens, akhirnya Camat Sri Handayani menandatangani berkas-berkas yang diserahkan oleh desa, disaksikan oleh Kepala Desa Sapto Priono dan BPD setempat.
Dengan adanya penandatangana ini, warga berharap pembayaran upah dan bantuan lainnya bisa segera dicairkan.( AR)