Penerapan standar keselamatan dalam pekerjaan konstruksi juga memiliki ketentuan teknis tersendiri yang wajib diperhatikan sesuai karakter dan risiko pekerjaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Warsono menyampaikan bahwa pada awal pelaksanaan pekerjaan para pekerja menggunakan APD.
Setelah awak media menyampaikan temuan di lapangan, pihak sekolah menyatakan akan meneruskannya kepada pihak yang mengerjakan proyek.
Awal dimulai pelaksanaan proyek para pekerja memakai APD K3, tetapi saat awak media melihat di lapangan tidak ada satu pun yang memakai. Ini akan kami sampaikan kepada pemborong,” ujar Warsono.
Perlu Klarifikasi Dinas dan Pelaksana
Sejumlah persoalan tersebut belum serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dokumen pelaksanaan program dan dasar keterlibatan pihak ketiga diperiksa secara menyeluruh.
Karena itu, diperlukan klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang maupun pihak terkait lainnya mengenai status program, mekanisme swakelola yang digunakan, ruang lingkup keterlibatan CV Konstruksi Sinergi Nusantara, serta ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Pihak CV Konstruksi Sinergi Nusantara juga perlu memperoleh ruang yang sama untuk menjelaskan kedudukan dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut, termasuk mengenai papan informasi proyek dan penerapan K3 bagi para pekerja.
Hingga berita ini disusun, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang serta pihak CV Konstruksi Sinergi Nusantara.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Dengan demikian, persoalan utama yang perlu dijawab bukan sekadar ada atau tidaknya perusahaan yang terlibat
Melainkan apakah bentuk keterlibatan tersebut sesuai dengan mekanisme swakelola dan dokumen resmi program revitalisasi SMPN 4 Randudongkal.
