Karena itu, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melihat pembangunan dari sisi pusat perkotaan atau wilayah yang mudah dijangkau.
Desa-desa di kawasan pegunungan dan perbatasan juga membutuhkan intervensi pembangunan yang proporsional.
Pertanyaan tentang Pajak dan Pembangunan
Sorotan masyarakat kemudian melebar pada persoalan pemerataan pembangunan di Kecamatan Kandangserang.
Kecamatan tersebut disebut memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup baik.
Kondisi itu membuat sebagian masyarakat mempertanyakan bagaimana kontribusi penerimaan pajak daerah kemudian kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.
Namun demikian, persoalan tersebut tentu membutuhkan penjelasan dari pemerintah daerah terkait mekanisme pengalokasian anggaran, prioritas pembangunan, serta program PJU yang dapat menjangkau wilayah Desa Klesem.
Masyarakat tidak sekadar meminta lampu. Mereka menginginkan adanya kehadiran pemerintah yang nyata di wilayah paling ujung Kabupaten Pekalongan.
Kini, harapan warga Desa Klesem tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, DPRD, serta pemangku kepentingan terkait agar aspirasi mengenai PJU dapat masuk dalam perencanaan pembangunan dan direalisasikan sesuai kemampuan serta ketentuan anggaran.
Sebab, bagi warga Klesem, terangnya lampu di malam hari bukan hanya soal cahaya, tetapi juga tentang rasa diperhatikan dan mendapatkan hak pembangunan yang setara.
