SAMPANG, Gertak.id – DPRD Kabupaten Sampang menjadwalkan Rapat Paripurna untuk Penandatanganan dan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Kamis, 30 Juli 2026, di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang.
Agenda strategis tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027 sebagai landasan penetapan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran Kabupaten Sampang pada tahun mendatang.
Undangan rapat diterbitkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang melalui surat bernomor 000.1.5/512/434.070/2026 tertanggal 27 Juli 2026. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sampang diharapkan hadir untuk mengikuti rapat yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Ketua DPRD Kabupaten Sampang, H. Rudi Kurniawan, menegaskan bahwa pembahasan hingga persetujuan KUA-PPAS merupakan tahapan konstitusional yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting untuk menyepakati arah kebijakan anggaran Tahun 2027. DPRD berkomitmen mengawal seluruh proses pembahasan agar APBD benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Sampang," ujar H. Rudi Kurniawan.
Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor utama dalam menghasilkan APBD yang berkualitas, efektif, dan tepat sasaran.
"Persetujuan KUA-PPAS merupakan fondasi penyusunan APBD 2027. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pembahasan berjalan lancar sehingga program-program prioritas pembangunan, pelayanan publik, peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat direalisasikan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat," kata orang hebat nomor satu di kabupaten Sampang.
Dengan dilaksanakannya rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sampang diharapkan segera menuntaskan tahapan pembahasan APBD 2027 sehingga proses penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
