Meski demikian, para pengamat juga mengingatkan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses audit, klarifikasi, dan pemeriksaan yang sesuai ketentuan hukum. Oleh sebab itu, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat kesimpulan resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan.
Sementara itu, isu dugaan mark up anggaran dan inefisiensi penggunaan Dana BOS yang sebelumnya mencuat di SMPN 2 Sragi kini menjadi perhatian berbagai kalangan. Beberapa komponen yang sempat menjadi sorotan antara lain anggaran kegiatan ekstrakurikuler pada masa pandemi Covid-19, pembayaran tenaga honorer, serta pembayaran langganan daya dan jasa.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat hasil audit maupun pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran dalam pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Sragi maupun sekolah lainnya di Kabupaten Pekalongan
Apabila rencana penelusuran Dana BOS SMP se-Kabupaten Pekalongan benar-benar direalisasikan oleh LSM KPK RI Pekalongan Raya, maka hal tersebut berpotensi menjadi salah satu gerakan pengawasan anggaran pendidikan terbesar di tingkat daerah dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, seluruh proses tersebut tetap harus berlandaskan data, fakta, dan mekanisme hukum yang berlaku agar menghasilkan kesimpulan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
(Ali Rosidin Ortega)
