Diketahui, proyek revitalisasi tersebut bersumber dari dana APBN melalui Kementerian Pendidikan dengan nilai anggaran sekitar Rp3,6 miliar dan dilaksanakan melalui skema swakelola oleh pihak sekolah.
LSM SANRA juga meminta Inspektorat Wilayah Jawa Tengah turun tangan melakukan audit dan klarifikasi. Mereka menilai perlu ada evaluasi menyeluruh, mengingat kasus serupa disebut pernah terjadi di sekolah lain di wilayah Pekalongan.
Hingga berita ini diturunkan, proses analisis teknis masih berlangsung dan area bangunan yang terdampak telah diamankan untuk mencegah risiko lanjutan.
