Fakta ketiga yang paling memprihatinkan adalah kasus korupsi dana desa yang hampir muncul setiap tahun, dengan pola dan modus yang cenderung berulang.
Laporan pertanggungjawaban palsu, pemotongan anggaran, hingga pembangunan yang dikerjakan asal-asalan menjadi temuan yang kerap terungkap.
Akibatnya, dana desa seolah-olah habis “di atas kertas”, sementara kondisi nyata di lapangan tidak banyak berubah. Jalan desa tetap rusak, fasilitas umum tidak layak, bantuan sosial tidak merata, dan kesejahteraan masyarakat desa tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Kepercayaan Publik Terus Terkikis
Ironisnya, desa yang seharusnya menjadi pusat pembangunan justru terjebak dalam lingkaran masalah yang sama dari tahun ke tahun. Infrastruktur yang dibangun cepat rusak, program pemberdayaan masyarakat tidak berkelanjutan, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa pun perlahan terkikis.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah dana desa yang bermasalah, atau sistem pengawasannya yang masih lemah?
Pengawasan dan Partisipasi Jadi Kunci
Sejumlah pengamat menilai bahwa besaran anggaran bukanlah persoalan utama. Yang lebih krusial adalah lemahnya sistem pengawasan, minimnya keterlibatan masyarakat, serta kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dana desa.
Ke depan, transparansi anggaran, audit independen, serta peran aktif masyarakat desa dinilai mutlak diperlukan agar dana desa benar-benar kembali pada tujuan awalnya: membangun desa dan menyejahterakan warganya, bukan memperkaya segelintir oknum.
Tanpa pembenahan yang serius dan menyeluruh, dana desa berpotensi terus menjadi angka besar dalam laporan, namun dampaknya kecil dalam kehidupan nyata masyarakat desa.
Jurnalis Effendy
